KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu)

HENI SURYANI, AFNI (2007) KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKSANAKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Bagian Kepegawaian Kota Batu). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KINERJA_PEMERINTAH_DAERAH_DALAM_MELAKSANAKAN_PERATURAN_PEMERINTAH_NO.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sentralisasi berubah menjadi desentralisasi atau otonomi daerah. Sebagai konsekuesinya adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan perkembangan yang ada ternyata pelaksanaan otonomi daerah menuai banyak permasalahan. Termasuk urusan manajeman kepegawaian. Dalam hal ini pemerintah mengeluarkan undang-undang khusus mengatur manajeman kepegawaian yaitu Undang-Undang No. 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian selain itu juga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Upaya untuk penataan kembali merupakan suatu kebutuhan yang amat mendesak untuk melihat seberapa jauh kepegawaian pemerintah ini bisa berperan untuk menciptakan tata kepemerintahan yang baik serta tingkat pencapaian kinerja dalam melaksanakan visi, misi dan tujuan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Secara teknis peneliti melakukan berbagai wawancara dengan pihak terkait secara langsung dan melaksanakan pengumpulan data berupa dokumen tertulis yang berkaitan dengan kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Data yang didapat dianalisis dan diintepretasikan kedalam bentuk laporan skripsi yang bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja pada pemerintah daerah dalam pelaksanaan manajeman kepegawaian tepatnya di bagian kepegawaian Pemerintah Kota Batu dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bagian kepegawaian Pemerintah Kota Batu. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti, pelaksanaan manajeman kepegawaian diantaranya penerimaan dan pengangkatan pegawai termasuk di bagian kepegawaian Kota Batu, terkait langsung dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dan Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan rekruitmen pegawai. Sehingga bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Batu sebagai institusi di Pemerintah Daerah hanya sebagai pelaksana teknis dari program pemerintah pusat. Pada pelaksanaan penerimaan atau pengangkatan pegawai adalah merupakan tindak lanjut dari program pemerintah pusat. Dalam hal ini bagian kepegawaian Pemerintah Kota Batu dituntut pencapaian kinerja yang maksimal dalam pelaksanaan manajeman kepegawaian. Dari pembahasan yang diuraikan berhasil diidentifikasi berbagai faktor penghambat kinerja bagian kepegawaian pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu masih terjadi tumpang tindih kewenangan di bidang kepegawaian, kualitas sumber daya aparatur yang belum optimal, sistem pengawasan dan pembinaan pegawai belum berjalan dengan baik, belum utuhnya struktur organisasi bagian kepegawaian, Sistem Informasi Manajeman Kepegawaian yang belum optimal, sarana dan prasarana yang belum memadai. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwa, Bagian Kepegawaian Pemerintah Kota Batu dalam melaksanakan manajeman kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yaitu mengacu pada Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil. Hambatan yang dialami oleh bagian kepegawaian dalam pelaksanaan manajeman kepegawaian diantaranya yaitu masih terjadi tumpang tindih kewenangan, sumber daya aparatur pemerintah yang belum optimal, Sistem Infomasi Manajeman Kepegawaian yang belum memadai, sarana dan prasarana yang belum optimal. Sehingga kinerja dari bagian kepegawaian Pemerintah Kota Batu belum mencapai pada taraf yang maksimal dan diharapkan untuk kedepannya Pemerintah Kota Batu dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam melaksanakan manajeman kepegawaian.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 05 Jun 2012 06:24
Last Modified: 05 Jun 2012 06:24
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6616

Actions (login required)

View Item View Item