PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU JATI MELALUI SARANANON PENAL (Studi di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro)

HENDRO SUBIANTO, ARBIN (2007) PENANGGULANGAN PENCURIAN KAYU JATI MELALUI SARANANON PENAL (Studi di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENANGGULANGAN_PENCURIAN_KAYU_JATI_MELALUI_SARANANON.pdf

Download (221kB) | Preview

Abstract

Hutan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, karenanya hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi, dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Pencurian kayu hutan banyak terjadi di wilayah kabupaten Bojonegoro yang memiliki hutan yang sangat luas, Polres Bojonegoro terus berupaya untuk menanggulangi berbagai macam bentuk pencurian kayu yang terjadi di wilayahnya. Faktor yang menyebabkan pencurian kayu yaitu faktor adanya oknum aparat yang bertindak sebagai pelaku atau backing yang dilakukan secara sindikasi (jaringan) dalam penebangan liar. Keberadaan oknum aparat yang menjadi pelaku atau becking dalam penebangan liar merupakan permasalahan klasik yang sangat sulit untuk dihindari. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dengan bahan yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif, yaitu yaitu berusaha menganalisa data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas dan apa adanya mengenai obyek yang diteliti. Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non-penal” (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non-penal” ini lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan. Dalam penyelesaian masalah pencurian kayu diutamakan diselesaiakan secara non penal, apabila upaya non penal tidak bisa menyelesaikannya, baru diselesaikan secara penal. Usaha pengamanan hutan secara non penal dilaksanakan dengan berbagai jalan oleh Perum Perhutani KPH Bojonegoro serta POLRES Bojonegoro berupa sering digelar operasi serta patroli keamanan hutan, adanya Program Penyuluhan Kehutanan, adanya Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dan koordinasi yang dilakukan oleh perhutani KPH Bojonegoro dengan instansi lain meliputi koordinasi dalam pelaksanaan operasi kehutanan serta koordinasi dalam penanganan hukum terhadap para pelaku penebangan liar. Sedangkan upaya represifnya berupa peningkatan penggeledahan terhadap penampungan kayu gelap, dan operasi/penangkapan terhadap pelaku pencurian kayu jati. Upaya non penal strategis yang dilakukan Polres Bojonegoro dan Perum Perhutani KPH Bojonegoro untuk mengeliminasi kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi pencurian kayu jati adalah mengefektifkan aparat Polisi yang ada disektor-sektor terdekat sebagai unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang dekat tempat kejadian perkara pencurian kayu jati tersebut. Selain itu upaya non penal yang dapat dilakukan antarta lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk ikut serta menjaga kelestarian hutan karena banyak manfaat dari hutan yang diperlukan oleh kita semua, petugas keamanan hutan atau Polisi Hutan memang sangat terbatas jumlahnya di bandingkan dengan luas hutan yang harus dijaga, meningkatkan kerjasama serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung patroli serta operasi keamanan hutan, mengintensifkan program pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan menjaga kawasan hutan, dan mengupayakan pengadaan sarana transportasi yang lebih baik serta ekonomis dalam menghadapi medan hutan yang berat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 05 Jun 2012 06:17
Last Modified: 05 Jun 2012 06:17
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6615

Actions (login required)

View Item View Item