IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MENUJU TERCIPTANYA CHECK AND BALANCES DI KABUPATEN PAMEKASAN

BAHRI, SYAIFUL (2006) IMPLEMENTASI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) MENUJU TERCIPTANYA CHECK AND BALANCES DI KABUPATEN PAMEKASAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_FUNGSI_DEWAN_PERWAKILAN_RAKYAT_DAERAH.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Di masa reformasi, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan ekskutif dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif itu. Fungsi legislatif dikaitkan dengan fungsi parlemen, sedangkan ekskutif hanya memiliki fungsi eksekutif saja. Sekarang, setelah reformasi, barulah kesempatan itu terbuka. Mekanisme pengawasan kepada kepala daerah semakin diperketat, misalnya presiden tanpa melalui usulan DPRD dapat memberhentikan sementara terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak korupsi, terorisme, dan makar. Sementara pengawasan terhadap DPRD semakin diperketat dengan adanya Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan. Untuk melengkapinya DPRD wajib pula menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbekal ketentuan yang baru, anggota DPRD bisa diganti sewaktu-waktu bila melanggar larangan atau kode etik. Dalam prakteknya di daerah , terutama beberapa pengalaman di Kabupaten Pamekasan, hubungan antara legislatif dan eksekutif mengalami berbagai hambatan. Hambatan utama terletak pada kemampuan melakukan komunikasi politik secara transparan dan egaliter serta saling menghargai antar lembaga negara tersebut. Hal lain yang juga kurang menggambarkan keselarasan antara DPRD dan ekskutif terlihat Dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, RAPBD hingga penetapan menjadi APBD. Fenomena tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian mengenai implementasi fungsi DPRD pada Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai variabel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode interview, dokumentasidan observasi. Sedangkan yang menjadi sampel adalah KH. Fariduddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, H. Imam Hosairi, anggota DPRD dari FKB, dan sebagian anggota DPRD lainnya. Proses penelitian ini diawali dengan pengumpulan data, yaitu data yang dikumpulkan sedemikian rupa dengan menggolongkan data kemudian diolah untuk proses selanjutnya. Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu berupa sekumpulan informasi yang dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Terakhir, kemudian menarik kesimpulan dengan cara merumuskan secara rinci. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa peranan DPRD di Kabupaten Pamekasan dalam mengimplementasikan fungsinya yang pertama yaitu fungsi legislasi dapat dilihat dari mekanisme pembuatan PERDA yang dilakukan dalam berbagai tahap yaitu : tahapan pertama yaitu pembuatan rancangan peraturan daerah dengan cara mengeksplor dan mengidentifikasi usul ataupun inisiatif yang muncul baik dari DPRD Kabupaten Pamekasan maupun dari pihak eksekutif, yakni Kepala Daerah Kabupaten Pamekasan. Tahapan kedua, yaitu pembahasan, pembahasan sendiri harus melalui 4 (empat) tahap. Dan yang terakhir tahap ketiga yakni pengambilan keputusan. Dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan secara umum mekanisme pengawasan Dewan terhadap eksekutif ada 2 yakni hearing dan kunjungan kerja. Pelaksanaan kedua ini telah dilakukan secara efektif oleh DPRD Pamekasan, termasuk juga dalam menghadapi permasalahan berkaitan dengan aktivitas eksekutif. Implementasi fungsi anggaran, DPRD terhadap pengelolaan keuangan dilakukan pada keseluruhan tahapan dalam siklus anggaran, yakni : persiapan dan penyusunan anggaran ; ratifikasi, disini perlu ada kejelian DPRD dalam membahas anggaran dengan mendasarkan pada peraturan, implementasi, pelaporan dan evaluasi dimana dalam hal ini DPRD mempunyai hak menetapkan, menolak, dan hak mengawasi anggaran. Dalam menjalankan fungsinya secara umum guna terciptanya check and balances, DPRD Kabupaten Pamekasan memiliki hambatan-hambatan yaitu hambatan eksternal dan internal terkait dengan kualitas sumber daya manusia dan hambatan eksternal, yaitu menyangkut koordinasi dan komunikasi dewan dengan anggota masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 05 Jun 2012 03:07
Last Modified: 05 Jun 2012 03:07
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6578

Actions (login required)

View Item View Item