ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI

HABIBI, RIZAL (2007) ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_UNDANG-UNDANG_NOMOR_13.pdf

Download (163kB) | Preview

Abstract

Obyek kajian dalam penulisan tugas akhir ini adalah pengaturan bentuk perlindungan saksi tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak: memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menetukan bentuk perlindungan dan dukungan kemanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; mengetahui dalam hal terpidana di bebaskan; mendapat identitas baru; mendapat tempat kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapatkan nasihat hukum; dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir. Selama ini lemahnya pengaturan dalam memberikan perlindungan kepada saksi tindak pidana korupsi menjadikan pihak tidak bersedia menjadi saksi. Banyaknya pihak-pihak yang tidak bersedia menjadi saksi tindak pidana korupsi karena tidak ada jaminan atas perlindungan hukum dan perlindungan keamanan. Saksi tindak pidana korupsi termasuk pelapor bahkan seringkali mengalami kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian yang diberikannya dan saksi tindak pidana korupsi pada akhirnya menjadi tersangka atau bahkan terpidana. Di samping itu, perolehan hak-hak saksi tindak pidana korupsi yang termuat dalam sistem peradilan pidana, yaitu adanya keadilan, pengayoman, dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, kurang terpenuhi. Permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini ada dua, yaitu pertama, berkaitan dengan bentuk perlindungan saksi dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Kedua, berkaitan dengan permasalahan yang muncul di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan saksi dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Serta untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang muncul di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi. Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode diskriptif kualitatif yang mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis berupa konsep-konsep hukum, kaidah hukum, dan teori-teori hukum. Untuk itu penulis menggunakan data sekunder, yakni data yang tidak diperoleh langsung dari sumber utama, melainkan dari sumber yang berupa tulisan dari bahan-bahan kepustakaan dengan jenis-jenis bahan hukum yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, atau artikel, dan bahan hukum tertier yang berupa kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan lain-lain. Hasil dari penulisan hukum ini mengungkapkan bahwa bentuk perlindungan saksi sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk menjadi saksi tindak pidana korupsi yang diharapkan dapat membantu percepatan dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap pengungkapan tindak pidana korupsi. Permasalahan-permasalahan itu adalah tentang perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana korupsi, tentang syarat dan pembatasan pemberian perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi dan tentang lembaga perlindungan saksi dan korban.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 04 Jun 2012 05:22
Last Modified: 04 Jun 2012 05:22
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6510

Actions (login required)

View Item View Item