Tanggung Jawab Hukum Advokat yang Melakukan Penyuapan Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia

Arif Rosyadi, Perdana (2006) Tanggung Jawab Hukum Advokat yang Melakukan Penyuapan Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Indonesia. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Tanggung_Jawab_Hukum_Advokat_yang_Melakukan_Penyuapan_Ditinjau.pdf

Download (147kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai bentuk Tanggung Jawab Hukum Advokat yang Melakukan Penyuapan. Di mana penyuapan ini merupakan suatu permasalahan yang sudah sejak lama muncul, namun sampai saat ini masih banyak terjadi terutama diwilayah peradilan, Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan sanksi atau bentuk pertanggung jawaban hukum advokat yang melakukan penyuapan ditinjau dari hukum pidana positif di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Tanggung jawab pidana yang dapat dikenakan terhadap advokat yang melakukan praktek penyuapan dalam menjalankan tugas profesinya ditinjau dari konteks hukum Pidana Positif Indonesia (KUHP, UU TIPIKOR, UU Penyuapan,UU Advokat dan Kode Etik Profesi Advokat). Dan untuk menambah khasanah perbendaharaan kepustakaan penulisan tentang masalah ini, serta juga bisa dipakai sebagai bahan bacaan untuk penulisan tentang masalah pertanggung jawaban Advokat untuk dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga ada manfaatnya untuk masa-masa yang akan datang. Metode penulisan yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelusuran pustaka terhadap bahan-bahan hukum mengenai permasalahan penyuapan, terutama yang dilakukan oleh advokat yang kemudian dianalisa secara content analysis, yaitu analisa yang ditujukan isi pasal dalam peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia kemudian dihubungkan teori ilmu hukum yang ada, yang kesemuanya itu berkaitan dengan permasalahan penyuapan yang dilakukan oleh advokat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokat yang melakukan tindak pidana penyuapan dapat dikenakan hukuman yang sesuai dengan pasal 5 dan 6 UU No 20 Tahun 2001 atas perubahan UU No 31 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa pasal 5 ayat (1 huruf a dan b) memberikan ketentuan-ketentuan pidana bagi perbuatan atau tindak pidana korupsi (suap). Pasal tersebut berasal atau mengadopsi ketentuan dari pasal 209 KUHP. Pasal tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelengaara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya. Mengenai sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan pasal 6 mejelaskan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dan sanksi pidana yang dikenakan dalam pasal ini adalah sanksi pidana penjara paling singkat 3 ( tiga ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 ( seratus lima puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ). Akan tetapi tidak hanya sampai disitu, advokat juga akan menghadapi dewan kehormatan profesi, apabila ternyata benar bahwa apabila seorang advokat terbukti melakukan tindak pidana khususnya penyuapan maka dia akan mendapat sanksi berupa sanksi administratif yang diberikan dalam berbagai bentuk jenis tindakan yang dikenakan terhadap advokat dan yang sudah diatur dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dan jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap advokat sesuai dalam pasal 10 UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat dapat berupa : a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 ( tiga ) sampai 12 ( dua belas ) bulan, dan d. pemberhentian tetap dari profesinya Ketentuan berkaitan dengan pasal 10 yakni mengenai pemberhentian advokat. Karena melakukan tindakan pidana yang diancam hukuman 4 tahun atau lebih Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Positif Indonesia telah banyak mengatur tentang perbuatan tindak pidana Penyuapan akan tetapi pengaturannya menjadi berganda dan tumpang tindih sehingga dapat dikatakan terjadinya ”overcriminalisation” akan tetapi dengan berlakunya azas ”Lex Posterior Derogat Legi Priori” yang berarti bahwa peraturan Perundang – Undangan yang terbaru mengesampingkan yang lama dan azas ”lex specialis derogat lex generalis” Perundang – undangan yang bersifat khusus mengesampingkan yang umum maka UU No. 20 Tahun 2001 dan UU No 18 Tahun 2003 adalah yang paling tepat untuk menjerat Advokat yang melakukan Tindak Pidana Penyuapan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 04 Jun 2012 03:31
Last Modified: 04 Jun 2012 03:31
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6469

Actions (login required)

View Item View Item