SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup)

Anggraini, Candhy (2006) SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG DI LUAR KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) (Studi Terhadap Kebijakan Legislatif Tentang Pidana Seumur Hidup). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
SISTEM_PERUMUSAN_ANCAMAN_PIDANA_SEUMUR_HIDUP.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penulisan ini adalah mengenai Sistem Perumusan Ancaman Pidana Seumur Hidup dalam Undang-Undang Diluar KUHP. Dalam konteks kebijakan kriminal di Indonesia, pidana seumur hidup telah menempatkan terpidana dalam penderitaan yang tidak terbatas. Oleh karenanya diperlukan suatu tahap perumusan yang secara fungsional dan operasional. Secara konsepsual terutama yang tertuang dalam ketentuan Undang-Undang yang berlaku diluar KUHP terdapat pada beberapa Undang-Undang yang menentukan jenis hukumannya dengan pidana seumur hidup yakni : Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun Narkotika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan gambaran mengenai Sistem Perumusan Ancaman Pidana seumur hidup dalam Undang-undang diluar KUHP dan dampak sistem perumusan tersebut dalam menanggulangi tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan mencakup beberapa hal yakni dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan titik tekan analisis isi (content analysis). Tekhnik ini digunakan untuk mendiskripsikan dan menganalisa isi yang terdapat dalam suatu peraturan yang terkait degan system perumusan ancaman pidana seumur hidup diluar KUHP. Melalui penelitian yang mendalam, penulisan ini mendapatkan hasil, bahwa dalam undang-undang di luar KUHP yang menentukan pidana seumur hidup terdapat beberapa system perumusan ancaman pidana yakni system perumusan ancaman pidana secara tunggal, alternative, kumulatif dan alternative kumulatif. Namun, ternyata dalam undang-undang di luar KUHP, pidana seumur hidup perumusannya cenderung masih dialternatifkan dengan pidana yang lain. Sehingga jika dikaitkan dengan beberapa kasus yang terjadi sangat sesuai apabila perumusannya lebih bersifat imperatif dengan kata lain penentuan jenis hukumannya diberikan secara tunggal atau pidana seumur hidup tidak dialternatifkan dengan pidana yang lain. Dampak dari system perumusan ancaman pidana seumur hidup terhadap penanggulangan tindak pidana, sebenarnya kurang mendukung karena pada kenyataannya pemberian sanksi tidak sesuai dengan system perumusan yang telah ada. Sehingga sangat diperlukan sekali suatu tekanan psikologis (psychologis zwang) yang berguna untuk mencegah seseorang melakukan tindak pidana dikarenakan apabila perbuatan yang dilarang itu tetap dilakukan, maka hal dijatuhi pidana kepadanya itu bisa dipandang sebagai sesuatu yang sudah disetujui. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwasanya system perumusan ancaman pidana seumur hidup dalam Undang-undang diliuar KUHP haruslah bersifat imperatif atau tunggal karena apabila perumusan tersebut bersifat imperatif diharapkan berdampak lebih baik terhadap penanggulangan tindak pidana yang selama ini terjadi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jun 2012 03:44
Last Modified: 02 Jun 2012 03:44
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6413

Actions (login required)

View Item View Item