PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA FRANCHISING / WARALABA YANG BERGERAK DALAM BISNIS GARMEN TERKAIT MARAKNYA PEMALSUAN MEREK SURF WEAR (Studi di Planet Surf Malang)

Andriansyah, Andriansyah (2006) PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA FRANCHISING / WARALABA YANG BERGERAK DALAM BISNIS GARMEN TERKAIT MARAKNYA PEMALSUAN MEREK SURF WEAR (Studi di Planet Surf Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENERAPAN_PERLINDUNGAN_HUKUM_TERHADAP_USAHA_FRANCHISING.pdf

Download (88kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang mempengaruhi maraknya pemalsuan barang merek-merek Surf Wear?. Dan Bagaimanakah Penerapan perlindungan hukum terhadap usaha Franchising/waralaba Planet Surf terkait maraknya pemalsuan barang merek-merek surf wear tersebut? Sedangkan metode yang digunakan adalah pendiskripsian terhadap perlindungan hukum franchising terkait maraknya pemalsuan merek Surf Wear sehingga metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di Planet Surf Malang didasarkan karena merupakan pemegang lisensi resmi merek-merek surf wear, merupakan distributor resmi merek-merek surf wear, merupakan usaha franchising/waralaba yang bergerak dalam bisnis garmen, dan ada indikasi terjadi pemalsuan terhadap merek-merek yang ada ditempat tersebut. Data primer diperoleh penulis dari pengamatan langsung dilapangan dan wawancara yang bersifat wawancara terbuka dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan tujuanya adalah mendapatkan jawaban permasalahan yang telah dikemukakan. Sampai pada saat ini di Indonesia, Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai Franchising/waralaba belum ada, selama ini landasan yuridis yang terkait dengan perjanjian Franchising adalah Pasal 1338 KUHPerdata tentang asas kebebasan berkontrak, sedangkan peraturan yang secara khusus mengatur tentang perjanjian dan tata cara pendaftaran usaha waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Jadi setiap penyelesaian permasalahan yang ada tergantung dari kasus pelanggaran yang terjadi, seperti kasus pemalsuan merek-merek Surf Wear di selesaikan menurut Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Perlindungan Hukum terhadap Planet Surf sebagai usaha Franchising atau Waralaba yang bergerak dalam bisnis garmen dan juga sebagai pemegang lisensi resmi merek Quiksilver, Nofear, Rusty, Roxy, Okley, Billabong, Juice Matic, dan Rip curl untuk seluruh kawasan wilayah Indonesia belum maksimal, padahal pemalsuan terhadap merek-merek Surf Wear semakin marak, yang tentu saja Planet Surf sebagai pemegang lisensi resmi sangat dirugikan terkait maraknya pemalsuan terhadap merek-merek mereka. Penulis menemukan ada 6 faktor yang menyebabkan maraknya pemalsuan terhadap merek-merek Surf Wear, yaitu ; Faktor Undang-undang Mereknya, faktor Kantor merek dan kinerja aparat kantor merek, faktor kelemahan penegak hukum dalam menangani kasus merek, faktor ketidak konsistenan sikap hakim atau pengadilan dalam memutus perkara merek dan faktor kesadaran konsumen. Perlindungan hukum merek yang diberikan baik kepada merek asing atau lokal, terkenal atau tidak terkenal hanya diberikan kepada merek terdaftar. Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif, perlindungan hukum bersifat preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dalam hal ini Planet Surf sudah mendaftarkan merek-mereknya ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2002 dengan hak prioritas dan Planet Surf sebagai Pemilik merek terdaftar juga mendapat perlindungan hukum refresif yaitu berupa gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum atas pelanggaran hak atas merek. Planet Surf sebagai pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang memiliki persamaan keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jun 2012 03:15
Last Modified: 02 Jun 2012 03:15
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6399

Actions (login required)

View Item View Item