ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 126/Pid.B/2003/PN.PLH DALAM KASUS PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL (Studi Kasus di Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan)

Amalia, Rizki (2006) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 126/Pid.B/2003/PN.PLH DALAM KASUS PENAMBANGAN BATUBARA ILEGAL (Studi Kasus di Kec. Kintap Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TERHADAP_PUTUSAN_PERKARA_NOMOR.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Objek studi dalam penelitian ini adalah mengenai putusan perkara pidana Nomor: 126/Pid.B/2003/PN.PLH dalam kasus tindak pidana tanpa hak telah malakukan usaha penambangan yang terdakwanya adalah Sukarya Bin Harimat (Alm). Didalam pelaksanaan penegakan hukum semua pihak yang terkait di dalamnya memiliki perannya masing-masinmg dalan bidangnya, tetapi ujung tombak dari semua itu dan memegang peran paling besar adalah Hakim. Hakim yang nantinya dapat menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan. Bagi masyarakat sesuai dengan hati nuraninya menuntut semua aparat penegak hukum sama-sama memiliki kewajiban untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat dan mewujudkan cita-cita hukum secara utuh yakni keadilan. Dari semua aparat penegak hukum Hakim adalah yang paling istimewa, hakim merupakan konkretilisasi hukum dan keadilan yang abstrak. Hakim diharapkan dapat menegakan hukum dan keadilan, begitu juga dalam kasus ini di mana majelis hakim pengadilan Pelaihari telah menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sukarya Bin Harimat selama 6 (enam) bulan karena telah terbukti melakukan tindak pidana tanpa hak telah melakukan usaha pertambangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 huruf c jo. Pasal 31 ayat 1 (satu) Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan. Tujuan penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Sukarya Bin Harimat dan untuk mengetahui sejauh mana keputusan hakim tersebut dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan dalam masyarakat khususnya masyarakat yang dirugikan atas penambangan ilegal ini. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode teoritik dan yuridis formal yaitu data-data yang diproleh wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait. Melalui penelitian ini didapatkan suatu hasil bahwa majelis hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan kurang tepat karena terdakwa selain melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa terdakwa telah melakukan perusakan lingkungan hidup. Dari keadilan masyarakatnya juga belum tercapai ini dapat dilihat dari ringannya putusan hakim terhadap terdakwa padahal dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan setiap perkara hakim tidak boleh bersikap legalistis saja yang hanya berdasarkan ketentuan atau Undang-Undang saja dan hanya untuk mengejar kepastian hukum semata, tetapi hakim juga dituntut untuk mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan menerapkan hukum yang sosiologis yaitu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, kemanfaatan dan mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa. Untuk itu antara kepastian hukum dengan keadilan di masyarakat dapat berjalan seimbang. Begitu juga dengan kasus tanpa hak melakukan usaha penambangan dimana keadilan masyarakatnya belum dapat sepenuhnya di rasakan oleh masyarat yang dirugikan dari adanya penambangan ilegal ini.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 02 Jun 2012 02:30
Last Modified: 02 Jun 2012 02:30
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6373

Actions (login required)

View Item View Item