METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Bapedalda Kabupaten Pasuruan)

Ali Ba’agil, Muhammad (2006) METODE MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus di Bapedalda Kabupaten Pasuruan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
METODE_MEDIASI_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA.pdf

Download (190kB) | Preview

Abstract

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimana menciptakan suatu yang indah dan bersih saja, tetapi kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak orang lain atau kehidupan orang lain. Sering kita jumpai tindakan orang/ sekelmpok orang (perusahaan) yang hanya mengejar kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan hak orang lain. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengemukakan tentang salah persoalan yang berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan yaitu bagaimana efektifitas metode Alternative Dispute Resolution mediasi salam penyelesian sengketa lingkungan hidup yang terjadi di Desa Jaragan dan Patuguran kecamatan Rejoso, serta upaya hukum apa yang telah di tempuh oleh masyarakat guna mendapatkan hak dan kewajibannya. Di dalam menganalisa permasalahn diatas penulis menggunakan cara pengumpulan bahan hukum dengan mengumpulkan data yang bersumber dari sumber data primer berupa wawancara langsung dengan masyarakat yang terkena dampak pencemaran serta data sekunder berupa bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang ada di perairan sungai rejoso. Semua data akan di kaji dan di analisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingklungan hidup. Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan pengertian konsepsional yang mengaksentrasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalaui beberapa metode dengan yang paling efektis adalah metode mediasi. ADR merupakan siklus gelombang ketiga dalam suatu penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang di kembangkan sebagai jalan terobosan alternatif atas kelemahan penyelesaian melalui litigasi dan arbitrase. Penyelesaian sengketa pada zaman globalisasi ini dengan ciri ”moving quikcly” menuntut cara-cara yang informal dan di seleaikan secara tuntas dan cepat. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan mempunyai landasan hukum yaitu UUPLH No.23 Tahun 1997, yang tertuang dalam pasal 30 s/d 33 UUPLH yang memberikan pilihn bagi para pihak untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. BAPEDALDA merupakan instansi yang terkait dalam hal pengendalian terhadap dampak lingkungan yang tercemari atau di rusak oleh pihak-pihak dengan mekanisme yang ada BAPEDALDA bertanggung jawab atas kelestarian dan kebersihan lingkungan hidup tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 01 Jun 2012 04:13
Last Modified: 01 Jun 2012 04:13
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6348

Actions (login required)

View Item View Item