PELAKSANAAN SISTEM AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ahmadi, Riza (2006) PELAKSANAAN SISTEM AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_SISTEM_AHLI_WARIS_PENGGANTI_BERDASARKAN.pdf

Download (145kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian ini adalah “ Pelaksanaan Sistem Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam “. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip hukum Ahli Waris Pengganti dalam Al-Qur’an dan Hadist serta dalam Kompilasi Hukum Islam, dan juga pelaksanaan prinsip hukum Ahli waris Pengganti dalam putusan Nomor: 1609/ Pdt.G/ 1998/ PA.BL di Pengadilan Agama Blitar. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Adapun dalam penelitian penulis melakukan penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 1609 / Pdt.G / 1998 / PA.BL. penelitian tersebut digunakan dengan cara melakukan penelitian terhadap isi putusan, kemudian dari hasil penelitian tersebut dianalisis dengan mengacu pada suatu peraturan yang sah. Dalam hal ini Al-Qur’an, Hadist, Ijtihad dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Melalui penelitian tersebut diperoleh data bahwa di Pengadilan Agama Blitar terdapat kasus mengenai Ahli Waris Pengganti, yang mana kasus tersebut terjadi pada tahun 1986 atau sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam. Harta warisan yang seharusnya dibagi waris kepada saudara-saudara pewaris ternyata sudah dikuasai oleh anak angkat. Dalam putusan Nomor: 1609/Pdt.D/1998/PA.BL Pengadilan Agama Blitar memutuskan memberikan harta waris bagi para Penggugat sebagai Ahli Waris Pengganti,sedangkan Tergugat sebagai anak angkat mendapat 1/3 bagian. Hakim dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam tidak harus secara konsisten menerapkan pasal-pasal yang ada di dalamnya. Akan tetapi hakim diberikan kebebasan untuk menambah sesuatu yang baru, yang mungkin tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, inklusif mengenai azas legalitas. Penerapan azas legalitas tersebut menurut penulis tidak diterapkan secara mutlak karena nyata-nyata harta warisan belum dibagi waris dan sudah dikuasai oleh anak angkat. Sehingga hakim dalam Pelaksanaannya apabila menerima kasus Ahli Waris Pengganti dalam menyelesaikan perkara harus berpijak kepada hukum kasus, dalam artian dengan memperhatikan masa atau waktu terjadinya kasus, posisi para pihak terhadap pewaris dan substansi dari perkara tersebut. Supaya putusannya dapat mencerminkan rasa keadilan hukum, keadilan moral dan keadilan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 01 Jun 2012 02:46
Last Modified: 01 Jun 2012 02:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6325

Actions (login required)

View Item View Item