TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang)

Farid Sugiharto, Muhamad (2007) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN TAMBAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_TERHADAP_PERANAN_JAKSA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Obyek studi dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana Pemeriksaan Tambahan, hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan tindak pidana korupsi dan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan tindak pidana korupsi. Dimana untuk menghindari bolak baliknya suatu berkas perkara tindak pidana korupsi antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik yang bertujuan untuk melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan bebas serta untuk menjamin hak hak tersangka demi adanya kepastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan, hambatan hambatan yang ditemui dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan tindak pidana korupsi dan peranan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Malang dan yang menjadi sumber data primer adalah dokumen dokumen yang di dapat dari lokasi penelitian serta melakukan wawancara dengan Kasipidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang, data sekunder yang berasal dari bahan bahan pustaka berupa buku atau literature. Metode analisa berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikaji secara sosiologis selanjutnya dikaji dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan hal hal yang ditemui dilapangan dengan terlebih dahulu diadakan analisa seperlunya untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan terhadap persoalan persoalan yang timbul berkaitan dengan obyek penelitian. Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan hasil, bahwa untuk menghindari tarik ulurnya berkas perkara maka Jaksa Penuntut Umum diberikan kewenangan untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan yang bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan untuk menjalankan asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, jujur dan bebas ini. Pemeriksaan Tambahan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum banyak menemui hambatan hambatan diantaranya karena kurangnya kerjasama antara penyidik terhadap Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan Pemeriksaan Tambahan, kemudian Sumber daya manusia di Kejaksaan yang kurang memadai dan karena adanya mutasi Jaksa. Namun walaupun Pemeriksaan Tambahan ini sudah diatur dalam undang undang, tapi Pemeriksaan Tambahan jarang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana korupsi hal ini disebabkan karena Pemeriksaan Tambahan tidak dilakukan terhadap tersangka, kemudian sulitnya untuk menemukan bukti bukti terhadap tindak pidana korupsi dan waktu yang tersedia untuk melakukan Pemeriksaan Tambahan hanya empat belas hari. Secara demikain, maka dapat disimpulkan bahwa Pemeriksan Tambahan tindak pidana korupsi adalah sangat sulit dilakukan, karena di sini banyak terjadi kendala atau hambatan yang di hadapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Baik dari aspek internal, eksternal maupun dari aspek undang undangnya sehingga Pemeriksaan Tambahan tersebut tidak dapat dijalankan secara optimal.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 31 May 2012 09:34
Last Modified: 31 May 2012 09:34
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6313

Actions (login required)

View Item View Item