PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI ISHLAH (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)

Fachruddin, Fachruddin (2007) PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI ISHLAH (Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENYELESAIAN_TINDAK_PIDANA_MELALUI_ISHLAH.pdf

Download (83kB) | Preview

Abstract

Dalam diskursus ilmu hukum, hukum pidana seringkali dipandang sebagai hukum barbarian yang kejam. Pandangan ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa, meskipun penerapan pidana bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang rusak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan pidananya terkandung unsur pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pernyataan ini diperkuat dengan masih massifnya model pemidanaan yang berorientasi pada pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara yang mendominasi hampir seluruh sistem pemidanaan negara­negara dunia, termasuk Indonesia. Padahal sebagai sebuah sistem pemidanaan, pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara sangat rentan terhadap pelangaran HAM. Sebab, meskipun hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang dibenarkan oleh undang­undang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan adanya hak pelaku yang dirampas, maka secara tidak langsung penjara telah menjadi salah satu instrumen pendukung lestarinya praktek pelanggaran HAM. Kini, seiring perkembangan peradaban manusia yang meniscayakan pengakuan hak asasi manusia secara utuh, muncul gejala universal yang melanda hampir seluruh negara­negara di dunia, termasuk Indonesia, yaitu adanya ketidakpuaasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini dipicu oleh keberadaan pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali merugikan, baik terhadap individu yang dikenai pidana maupun masyarakat. Terkait dengan permasalahan ini, maka perlu diupayakan suatu cara untuk mencari alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan. Salah satu cara tersebut antara lain dengan mengoptimalkan peranan penyelesaian perkara pidana non yudisial, seperti pendayagunaan lembaga ishlah sebagaimana telah diterapkan dalam hukum pidana Islam. Namun sebagai model penyelesaian perkara pidana yang relatif baru, maka ishlah ini harus dilihat terlebih dahulu relevansinya dengan sistem pemidanaan dalam hukum pidana positif. Hal ini perlu dilakukan, mengingat ketidaksesuaian di antara keduanya akan menimbulkan kerancuan dalam sistem pemidanaan. Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka peneliti membatasi penulisan skripsi ini pada masalah penyelesaian tindak pidana melalui ishlah studi perbandingan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Selanjutnya dari pembatasan masalah tersebut peneliti merumuskan permasalahan penelitian ke dalam: (1). bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai penyelesaian tindak pidana melalui Ishlah, serta (2) bagaimana prospek penyelesaian tindak pidana melalui Ishlah dalam perspektif hukum pidana positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum pidana Islam mengenai penyelesaian tindak pidana melalui ishlah, dan untuk mengetahui bagaimana prospek penyelesaian tindak pidana melalui Ishlah dalam perspektif hukum pidana positif.Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara melakukan pelacakan terhadap data­data, keterangan­keterangan, teori­teori, serta pendapat para ahli yang diperoleh dari hasil pelacakan terhadap beberapa literatur­literatur. Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunakan tekhnik analisis isi (content analisys) yang bertujuan untuk menganalisis isi literatur­literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan secara mendalam. Selanjutnya, hasil analisis isi tersebut akan dibandingkan antara sumber data yang satu dengan yang lainnya mengunakan tekhnik analisis data perbandingan (comparative analisys). Dari hasil penulisan skripsi ini dapat ketahui bahwa ishlah memiliki relevansi dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif berupa perlindungan individu dan perlindungan masyarakat. Di samping itu, ishlah juga memiliki keuntungan­keuntungan dibanding pidana perampasan kemerdekaan, baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat. Pada akhirnya, dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengoptimalkan peranan lembaga ishlah sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana non yudisial. Dengan harapan, penerapan ishlah dapat meminimalisir massifnya pelanggaran HAM baru terhadap pelaku kejahatan dalam sistem pemidanaan nasional.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 31 May 2012 08:46
Last Modified: 31 May 2012 08:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6305

Actions (login required)

View Item View Item