ANALISIS TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) DI KOTA MALANG

Abdillah A, Junaedy (2006) ANALISIS TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN IJIN TRAYEK ANGKUTAN KOTA (ANGKOT) DI KOTA MALANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TUGAS_POKOK%2C_FUNGSI_DAN_STRUKTUR_ORGANISASI.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Transportasi di wilayah Malang perlu terus ditata dan dikembangkan termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang , fungsi dan mutu lingkungan, sehingga wilayah perekotaan dan sekitarnya makin berfungsi ,baik sebagai kawasan pemukiman maupun sebai pusat-pusat produksi, jasa dan perdagangan . Diwilayah kota raya dan kota besar perlu dikembangkan transportasi massal cepat tertib, aman , lancar, nyaman dan efisien serta terjangkau agar tercipta sistem transportasi seimbang dan terpadu. Perolehan ijin trayek angkutan kota di kota Malang dikeluarkan oleh dinas perijinan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Dengan ditandatanganinya satu ijin oleh dua dinas, sering terjadi ketidak sinkronisasi antara kedua dinas tersebut. Akibatnya dalam mengeluarkan dokumen yang satu dengan yang lain sering terjadi ketidak seragaman yang menimbulkan masa berklaku dokumen tersebut tidak sama. Dalam hal menjalankan angkuatan kota, para pengemudi sering melakukan pelanggaran ijin trayek. Dimana pengemudi menjalankan trayek tidak penuh artinya pengemudi sering memutar balik sebelum trayek habis. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam menyikapi pelanggaraan ijin trayek yang dilakukan oleh pengemudi angkutan kota, meliputi : Pengendalian dan pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta ketertiban dan kelancaraan angkutan di jalan, secara periodik dilakukan pengendalian dan pengawasan angkutan jalan serta evaluasi kinerja perusahaan angkutan. Upaya berikutnya adalah dikenakan sanksi, pengusaha angkutan umum beserta pengemudinya yang tidak mematuhi kewajiban dan melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif. Dalam hal ini peran serta dari masyarakat sangat dibutuhkan, dimana tanpa adanya laporan dari masyarakat pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan kota sulit ditindak.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 31 May 2012 03:46
Last Modified: 31 May 2012 03:46
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6240

Actions (login required)

View Item View Item