ANALISIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR (Perkara Pidana No. 189/Pid.B/2003/PN Mlg)

ANITASARI, RIMELDA (2006) ANALISIS TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR (Perkara Pidana No. 189/Pid.B/2003/PN Mlg). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_TENTANG_PUTUSAN_PENGADILAN_NEGERI_MALANG.pdf

Download (146kB) | Preview

Abstract

Ketidak adilan gender muncul dikarenakan adanya bentuk-bentuk kekerasan terhadap wanita salah satu diantaranya kekerasan dalam bentuk perkosaan. Perkosaan sesungguhnya sangat melanggar Hak Azasi Manusia yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia Dalam menyusun tugas akhir ini, peneliti mengangkat kembali masalah perkosaan dengan mengambil judul “ANALISA TENTANG PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DIBAWAH UMUR (Perkara Pidana Nomor 189/Pid.B/2003/PN Malang)”. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengapa Hakim Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kasus pemerkosaan dibawah umur hanya diputus 1 tahun 6 bulan penjara, Dalam tugas akhir ini, peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data empiris dari Pengadilan Negeri Malang, serta peneliti juga mempelajari berbagai literatur dan bahan hukum primer lainnya yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode content analysis (analisis isi). Fakta dalam kasus pemerkosaan ini, dimana Sribawon sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Supadi, adalah masih dibawah umur. Korban yang masih berumur empat belas tahun merupakan tetangga sekaligus sering berada didalam rumah Supadi karena ajakan oleh anak pelaku yang bernama Kholifah untuk menjaga neneknya dan membantu memasak pada saat anak dan istri pelaku sedang bekerja disebuah pabrik rokok. Peristiwa perkosaan terjadi ketika Sribawon bangun tidur dan mau sholat sekitar jam 05.00 WIB saat anak dan istri pelaku berangkat bekerja. Supadi masuk kedalam kamar Sribawon dan langsung menarik paksa tangan dan membungkam mulut korban kemudian dicium, diraba kemaluan, membuka pakaian korban dan langsung menyuruh naik keatas tubuh Supadi dalam kurun waktu lima belas menit hingga kemaluan Supadi mengeluarkan sperma. Akibat dari perkosaan ini yaitu robeknya selaput darah alat kelamin Sribawon sesuai hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Saiful Anwar Nomor : B/VER/03/I/2003/KDG. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Supadi yang telah bersalah melakukan pemerkosaan sesuai pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sangat tidak terpuji (asusila). Maupun hal-hal yang meringankan : terdakwa Supadi belum pernah dihukum, terdakwa Supadi mengaku berterus terang dan menyesali perbuatannya., sehingga Supadi dijatuhi hukuman penjara selama satu tahun enam bulan. Menurut analisa peneliti, bahwa seharusnya hakim dalam menentukan lamanya pidana kepada terdakwa lebih memperhatikan rasa keadilan korban sebagai seorang wanita yang masih anak-anak dengan mempergunakan ketentuan Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) karena selain posisi peristiwa kasus dilakukan akhir tahun 2002 sampai awal tahun 2003 sesuai diundangkannya UUPA juga ancaman sanksi yang lebih berat terhadap pelaku yaitu maksimal lima belas tahun dan denda maksimal tiga ratus juta rupiah. Dapat penulis simpulkan bahwa dalam format putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang belum sesuai dengan pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang stuktur putusan dimana persyaratan hukum materiil didalamnya tidak lengkap serta dasar putusan hakim hanya mempergunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) karena dianggap belum tersosialisasi dan merupakan kewenangan hakim untuk menentukan lama pidana sesuai dasar hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 12 ayat (2) yaitu ketentuan pidana penjara waktu tertentu minimal 1 (satu) hari padahal sudah berlaku asas ficti, asas lex posteriory derogat lex priory, dan asas lex specialis derogat lex generalis.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 30 May 2012 02:52
Last Modified: 30 May 2012 02:52
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6137

Actions (login required)

View Item View Item