TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK(Studi Di DKI Jakarta)

FARIDA, IDA (2007) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK(Studi Di DKI Jakarta). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TINJAUAN_YURIDIS_SOSIOLOGIS_PELAKSANAANPERATURAN.pdf

Download (164kB) | Preview

Abstract

Dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara Pasal 13 ayat (1) mengatakan bahwa tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok. Dimana Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula dan mewujudkan generasi muda yang sehat. Dimana untuk pelaksanaanya pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta dan upaya yang dilakukan untuk meningktkan efektivitas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 di DKI Jakarta, untuk mengrtahui kendala-kendala dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam meningkatkan efektivitas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum serta dengan melihat realita yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian yang penulis lakukan, pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di DKI Jakarta belum efektif hal tersebut dapat dilihat dari faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor aparat penegak hukumnya, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut mengalami kendala-kendala sebagai berikut: 1. Substansi dari Peraturan Gubernur itu sendiri yaitu pada Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 5 yang tidak serius dalam mengatur pihak pengelola gedung untuk menyediakan tempat khusus untuk merokok yang mengakibatkan banyak pihak pengelola gedung yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok. 2. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan banyak masyarakat DKI Jakarta yang merokok di kawasan dilarang merokok. 3. Sarana dan prasarana atau fasilitas yang kurang dan tidak memenuhi KUDR. 4. Masyarakat DKI Jakarta yang masih memilki tingkat kesadaran hukum yang rendah. 5. Kebudayaan masyarakat merokok disembarang tempat yang sudah melekat dan sulit dirubah. Namun pemerintah provinsi DKI Jakarta telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok seperti: 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan sosialisasi yang terus-menerus dan meyeluruh sampai masyarakat benar-benar mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan diberlakukannya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. 2. Pemerintah terus melakukan sosialisasi di seluruh kawasan dilarang merokok tidak hanya dikampus, di daerah industri, di perkantoran dan di jalan-jalan protokol saja, melainkan juga di terminal-terminal dan di stasiun-stasiun di wilayah DKI Jakarta melalui road show, media massa, famplet, poster, spanduk dan stiker yang akan dibagikan kepada masyarakat DKI Jakarta. 3. Pemerintah melakukan peninjauan kembali terhadap substansi Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 5 Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok. 4. Meningkatkan pelayanan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan setiap hari di setiap kawasan dilarang merokok. 5. Menyediakan tempat khusus untuk merokok yang memenuhi Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2006 tentang Kualitas Udara Dalam Ruangan (KUDR). Berdasarkan uraian diatas penulis memberikan saran bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peninjauan kembali terhadap substansi dari Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 Pasal 6 ayat 5 dan Pasal 7 ayat 5, terus melakukan sosialisasi secara menyeluruh agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan pengawasan di setiap kawasan dilarang merokok, dan menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 29 May 2012 05:11
Last Modified: 29 May 2012 05:12
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6087

Actions (login required)

View Item View Item