TANGGUNG-JAWAB PIDANA PADA PELAKU PENGEROYOKAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA PELAKU CURANMOR(Studi di Polresta Malang)

Ekawati, Yuli (2007) TANGGUNG-JAWAB PIDANA PADA PELAKU PENGEROYOKAN TERHADAP ORANG YANG DIDUGA PELAKU CURANMOR(Studi di Polresta Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
TANGGUNG-JAWAB_PIDANA_PADA_PELAKU_PENGEROYOKAN.pdf

Download (206kB) | Preview

Abstract

Pengeroyokan merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 358 KUHP yang berbunyi barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum. Dalam kenyataannya sekalipun telah jelas peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana, kasus main hakim sendiri ini masih saja banyak terjadi seakan-akan para pelaku bebas untuk berbuat tanpa merasa bersalah dan si korban memang layak mendapat perlakuan. Pemilihan lokasi penelitian di Polresta Malang dilakukan secara sengaja karena di lokasi penelitian telah penulis ketahui dan terdapat kasus yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis teliti seperti kasus pencurian sepeda motor, pelakunya selain dipukuli, dibakar hidup-hidup oleh masa tetapi tidak ada tindakan terhadap mereka yang melakukan tindakan pengeroyokan tersebut. Rumusan permasalahannya dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Apa motif pelaku melakukan pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku curanmor? (2) Bagaimana tanggung-jawab pidana pelaku pengeroyokan terhadap pelaku curanmor ? (3) Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam rangka pembuatan BAP terhadap kasus tersebut ? Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui motif pelaku melakukan pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku curanmor (2) Untuk mengetahui tanggung-jawab pidana pelaku pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku curanmor (3) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam rangka pembuatan BAP terhadap kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang menelaah perundang-undangan atau tindak pidana dan implementasi dalam kenyataan atau realitas masyarakat. Unit analisis data penelitian ini adalah: Individu yang terlibat langsung dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polresta Malang. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sumber-sumber informasi dan data yang menyangkut asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan. Dalam hal ini yang menjadi responden adalah penyidik, yaitu: (1) Bapak Aiptu Marhaban (2) Bapak Aiptu Sirait (3) Bapak Ary Subagyo. Dalam penelitian ini data – data dikumpulkan melalui : (1) Wawancara (2) kepustakaan (3) dokumentasi (4) observasi. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yakni berupa penggambaran tentang peringkasan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Dimata hukum semua dipandang sama artinya mereka dianggap sudah mengerti hukum. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan maka kepastian rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum dan ketertiban akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Permasalahan dalam hal penanganan pengeroyokan adalah sulitnya implementasi di lapangan selain diakibatkan oleh ketiadaan aparatur aparat penegak hukum yang mencukupi bila dibadingkan dengan jumlah masa yang ada, saksi dan juga waktu menunggu visum dari pihak yang berwenang. Pemerintah harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Para pelaku pengeroyokan bisa dikenakan pasal 170 KUHP dan juga bisa dikenakan pasal penganiaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 1.Yang menjadi motif pelaku melakukan pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku curanmor adalah belum adanya kesadaran hukum pada diri si pelaku serta adanya reaksi spontanitas ikut-ikutan untuk melampiaskan emosinya. 2.Tanggung-jawab pidana pelaku pengeroyokan terhadap orang yang diduga pelaku curanmor adalah para pelaku pengeroyokan bisa dikenakan pasal 170 KUHP dan juga bisa dikenakan pasal penganiaan. Apabila korban (pelaku curanmor) sampai berakibat meninggal maka si pelaku pengeroyokan dikenai pasal penganiayaan berat yang berakibat matinya orang lain. 3.Kendala yang dihadapi penyidik dalam rangka pembuatan BAP terhadap kasus tersebut adalah kurangnya saksi dan pelaku tidak mau mengakui perbuatannya.. Peristiwa pengeroyokan dilakukan beramai-ramai maka para pelaku cenderung untuk saling melindungi satu sama lain. Karena apabila ada yang mengaku akan berdampak hukum dan merugikan pada dirinya sendiri, sehingga tidak ada yang bersedia menjadi saksi karena menjadi saksi akan menunjukkan bahwa dia juga pelaku tindak pidana pengeroyokan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 26 May 2012 06:22
Last Modified: 26 May 2012 06:22
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5983

Actions (login required)

View Item View Item