PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI DALAM PERTUNJUKAN SENI TAYUB DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN TANJUNG ANOM NGANJUK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ( Studi di Wilayah Hukum Polsek Warujayeng KecamatanTanjung Anom Kabupaten Nganjuk)

PERDANA, MOCHAMMAD INTAN (2010) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI DALAM PERTUNJUKAN SENI TAYUB DI DESA SAMBIREJO KECAMATAN TANJUNG ANOM NGANJUK DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL ( Studi di Wilayah Hukum Polsek Warujayeng KecamatanTanjung Anom Kabupaten Nganjuk). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENEGAKAN_HUKUM_TERHADAP_PEREDARAN_MINUMAN_BERALKOHOL_DI_DALAM_PERTUNJUKAN_SENI_TAYUB_DI_DESA_SAMBIREJO_KECAMATAN_TANJUNG_ANOM_NGANJUK_DITINJAU_DARI_PERATURAN_DAERAH_KABUPATEN_NG.pdf

Download (90kB) | Preview

Abstract

Keywords: Kata Kunci : Penegakan Hukum, Peredaran Minuman Beralkohol, Tayub ABSTRAKSI Secara umum peredaran minuman keras merupakan suatu tindak pidana berdasarkan KUH Pidana, namun terdapat situasi dimana kebiasaan masyarakat seperti pertunjukan seni Tayub mempengaruhi legalitas peredaran minuman keras ini, dimana dalam suatu pertunjukan adat atau pagelaran Tayub, keberadaan minuman keras diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap minuman keras dalam pertunjukan seni tayub. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan pendekatan yuridissosiologis. Penelitian dilaksanakan di Desa Sambirejo Kecamatan Tanjung Anom Kabupaten Nganjuk dengan sumber data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk pengolahan data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa berdasarkan perspektif hukum, terutama dari Keppres No.3 tahun 1997 tentang Minuman keras dan Perda No. 3 Tahun 1999 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol, minuman keras tidak boleh diedarkan kecuali ada izin tersendiri dan pada situasi tertentu. pelaksanaan Perda No.3 tahun 1999 tentang larangan peredaran minuman keras dilaksanakan oleh Polsek Warujayeng melalui upaya preventif, antara lain (1) Mensosialisasikan peraturan Perda No.3 tahun 1999 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol kepada masyarakat; (2) Terlibat dalam perijinan acara adat atau pagelaran tayub yang melibatkan adanya minuman beralkohol; (3) Memberikan penyuluhan kepada generasi muda mengenai bahaya alkohol; dan represif, seperti: (1) Operasi atau razia terhadap penjualan minuman beralkohol; (2) Melakukan tindakan hukum berupa penahanan atau pembinaan kepada pelaku penjual minuman beralkohol; Penulis di sini memberikan saran agar Untuk Polsek Warujayeng hendaknya lebih mengupayakan upaya preventif dibandingkan represif. Untuk Pemerintah Desa Sambirejo, hendaknya juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda No.3 tahun 1999 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol. ABSTRACT In general, liquor distribution is a crime according to criminal book, but there is some situations where people customs like Tayub art performance influenced the legality of this liquor distribution, where in a traditional performance or Tayub, the existence of liquor is legal with certain conditions. The research aimed to analyze law enforcement to liquor in Tayub art performance in Sambirejo village Tanjung Anom Sub-district Nganjuk Residence. In this research, the writer used socio-juridical approach. The research was done in Sambirejo village Tanjung Anom sub-district Nganjuk Residence with data sources interview, observation, and documentation. For data processing, the writer used qualitative descriptive analysis. From the research, there could be found that according law perspective, especially President Decision No.3 / 1997 about liquor and Regional Law No.3 / 1999 about prohibition of liquor distribution, liquor shouldn’t be distributed. There should be certain permission and in certain situation like traditional performance, tayub and bersih desa. That’s why liquor selling around Sambirejo village could be said as law breaking. Implementation of Regional Rule No.3/1999 about Liquor distribution by Warujayeng Sector Police Headquarter through preventive efforts like (1) socialized Regional Rule No.3/1999 about Liquor distribution prohibition to society; (2) Involved in a permission for traditional event or tayub which involving liquor drinks to society; (3) giving persuasion to youth generation about the danger of alcohol; and repressive efforts, like: (1) Operation to alcohol containing drink; (2) doing law action, consisted of arresting or educating to the subject who sold alcohol drink. The writer suggested Warujayeng Sector Police Headquarter as structure of law component, should be more intensive in doing preventive effort than repressive effort in implementation of regional law No.3 / 1999 about Liquor distribution prohibition. For Sambirejo village government, which was the center of Tayub development and called as the primary house of waranggana.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 16 May 2012 03:47
Last Modified: 16 May 2012 03:47
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5438

Actions (login required)

View Item View Item