MAHSUN, MUHROI (2008) ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM KETENTUAN TENTANG TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI DALAM KUHP PASAL 284 DAN RUU KUHP PASAL 420. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
|
Text
Analisis_Perbandingan_Hukum_Ketentuan_Tentang_Tindak_Pidana_Perzinahan.pdf Download (85kB) | Preview |
Abstract
Obyek study dalam tugas akhir ini adalah ketentuan tentang tindak pidana zina antara laki-laki dan perempuan yang ada dalam ketentuan KUHP dan RUU KUHP pasal 420. Tentunya pasal 284 KUHP yang mengatur tentang zina juga memiliki kelemahan sehingga dilakukannya rencana perubahan dalam pasal yang mengatur perzinaan tersebut. Sesungguhnya pembaharuan hukum pidana meliputi pembaharuan dalam bidang struktur, kultur dan materi hukum. Di samping itu, tidak ada artinya hukum pidana (KUHP) diganti/diperbaharui, apabila tidak dipersiapkan atau tidak disertai dengan perubahan ilmu hukum pidananya. Dengan kata lain criminal law reform atau legal substance reform harus disertai pula dengan pembaharuan ilmu pengetahuan tentang hukum pidananya (legal/criminal science reform). Bahkan harus disertai pula dengan pembaharuan budaya hukum masyarakat (legal culture reform) dan pembaharuan struktur atau perangkat hukumnya (legal structure reform). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara yurudis perbedaan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 284 KUHP dan pasal 420 RUU KUHP. Selain itu pasal 420 yang mengatur tentang perzinaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif, yakni dengan mengelola dan menganalisis peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum, serta literature-literature yang berkaitan dengan penelitian ini. Melalui penelitian ini didapatkan hasil bahwa terdapat berbedaan unsur-usur yang terdapat dalam pasal 284 KUHP dan 420 RUU KUHP yaitu Status, Syarat, Pihak pengadu , Delik, Ancaman Hukuman/ sanksi, namun perbedaan tersebut yang diharapkan dapat diterapkannya pasal 420 RUU KUHP dalam masyarakat masih mempunyai banyak kelemahan yang harus segera dibenahi jika ingin segera diterapkan dalam masyarakat. Sedangkan pasal 420 RUU KUHP tersebut masih sangat lemah untuk diterapkan dikarenakan unsur-unsurnya sangat kurang tegas jika dalam penegakannya di masyarakat, sehingga masih bisa disimpangi dan para pelaku tindak pidana perzinaan tidak bisa atau bisa lepas dari jeratan pasal tersebut.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law (74201) |
| Depositing User: | Anggit Aldila |
| Date Deposited: | 15 May 2012 04:18 |
| Last Modified: | 15 May 2012 04:18 |
| URI : | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5305 |
Actions (login required)
 |
View Item |
