Kajian Tentang Pengelolaan Harta Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sangihe Tabukan Utara

Ma’arif, Husnul (2010) Kajian Tentang Pengelolaan Harta Wakaf di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sangihe Tabukan Utara. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
Kajian_Tentang_Pengelolaan_Harta_Wakaf_di_Pimpinan_Daerah_Muhammadiyah_Kab.pdf

Download (89kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pengelolaan harta wakaf di organisasi Muhammadiyah Kab. Sangihe Tabukan Utara. Selain itu juga mengungkap faktor­faktor yang menunjang maupun menghambat dalam pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh PDM Kab. Sangihe Tabukan Utara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan key informannya adalah Ketua PDM dan subyek penelitian tokoh­tokoh perintis Muhammadiyah di Kab. Sangihe Tabukan Utara. Pemilihan PDM Kab. Sangihe Tabukan Utara sebagai setting penelitian didasarkan pada penulis sendiri yang merupakan putra dan utusan daerah yang di tuntut untuk mengembangkan daerah sesuai dengan dasar ideology Muhammadiyah, maka perlunya mengetahui dan memahami seluk beluk ataupun sejauhmana pergerakan organisasi Muhammadiyah yang terdapat di daerahnya. Pengumpulan data dilakukan melalui interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan bahwa pengelolaan harta wakaf yang sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 dan peraturan pelaksananya PP No. 42 tahun 2006, memperoleh hasil: terdapat 24 bidang tanah wakaf yang berdiri bangunan gedung sekolah di atasnya dan belum bersertifikat. Adapun mengenai proses pendaftaran tanah ke BPN Kab. Sangihe dengan cara bertahap, antara lain: Tahap pendaftaran tanah, tahap penelitian tehadap bukti kepemilikan atas tanah dan terhadap nama nadzir serta tahap pendaftaran tanah ke BPN Kab. Sangihe. Faktor penunjang majlis/bagian wakaf dan kehartabendaan PDM Kab. Sangihe Tabukan Utara dalam mengelola wakaf antara lain: Adanya program Depag yaitu “Penetapan Ikrar Wakaf”, yaitu membuat akta ikrar wakaf terhadap lahan wakaf persyarikatan yang ada, dengan mempertimbangkan syarat­syarat kelengkapan ikrar wakaf, meliputi adanya Nadzir, dua orang saksi, dan wakif atau orang yang akan mewakafkan, Adanya kerjasama dengan Depag dalam memfasilitasi administrasi guna mendapatkan sertifikasi tanah wakaf, sebahagian pengurus berpendidikan sarjana. Sedang faktor penghambatnya adalah Kurangnya kesadaran dari pengurus persyarikatan untuk mengurus sertifikasi tanah hak milik persyarikatan, karena rumitnya prosedur administrasi untuk mendapatkan sertifikat tanah, serta kesibukan pengurus yang cukup padat karena hampir seluruh pengurus persyarikatan adalah pegawai negeri sipil yang dituntut loyalitasnya dalam menjalankan tugas profesinya, kurangnya dana untuk pengembangan persyarikatan, dalam hal ini tanah wakaf yang ada pengelolaaannya bukan sebagai tanah wakaf yang produktif, melainkan sepenuhnya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti rumah ibadah dan sekolah, kesadaran umat Islam terhadap wakaf belum sepenuhnya tahu, karena tidak adanya sosialisasi untuk menjelaskan makna wakaf pada masyarakat yang dalam anggapan mereka bahwa wakaf hanya memberi keuntungan sepihak, yaitu hanya pada badan persyarikatan saja, sedangkan untuk masyarakat tidak ada manfaatnya, kebanyakan pengurus menganggapbahwa masalah sertifikasi tanah tidak terlalu penting, karena tanpa sertifikasi pun kedudukan tanah cukup kuat. Mereka berpendapat bahwa dengan penetapan ikrar wakaf antara wakif, nadzir dan dua orang saksi, dan di ketahui khalayak ramai masyarakat setempat, telah mengamini kepemilikan mutlak persyarikatan, seorang ataupun individu sesuai adat budaya masyarakat setempat, pengurus yang memegang ataupun mengetahui data sertifikasi tanah milik persyarikatan sekarang tidak lagi berada di daerah kerena tuntutan tugas profesinya, sehingga data­data tersebut juga ikut menghilang. Adapun mengenai pemanfaatan tanah wakaf sampai sejauh ini masih dalam bidang peribadatan dan pendidikan, masih sedikit dari pemanfaatan itu sebagai penunjang kegiatan. Demi suksesnya pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004dan PP No. 42 tahun 2006 tentang perwakafan tanah milik khususnya pada majlis wakaf dan kehartabendaan agar tidak bosan­ bosannya memeberi bimbingan pada masyarakat yang akan melakukan perwakafan, perlu adanya kerjasama antara bagian wakaf dan kehartabendaan dengan pihak lain dalam mengelola asset tanah wakaf agar lebih optimal, untuk tanah yang belum bersertifikat demi kepastian hukum untuk segera disertifikatkan, perlu pemanfaatan atau pendayagunaan asset wakaf sebagai penunjang kegiatan yang tidak terfokus hanya pada bidang ibadah maupun social, perlu sosialisasi tentang peraturan perwakafan kepada seluruh pimpinan yang ada di ranting­ranting agar mengerti pentingnya persertifikatan tanah wakaf dan perlunya komputerisasi pengelolaan harta wakaf agar lebih efektif.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Tarbiyah
Depositing User: Rayi Tegar Pamungkas
Date Deposited: 11 May 2012 03:27
Last Modified: 11 May 2012 03:27
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/5042

Actions (login required)

View Item View Item