LEMBAGA WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA

Chafid, Assifa’ul (2007) LEMBAGA WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KELUARGA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
LEMBAGA_WAKAF_SEBAGAI_INSTRUMEN_HUKUMDANPEMBERDAYAAN_EKONOMI_KELUARGA.pdf

Download (85kB) | Preview

Abstract

Secara etimologi, wakaf berasal dari akar kata waqf yang bermakna menahan tindakan hukum. Persoalan wakaf merupakan masalah pemindahan hak milik dari sang pemilik kepada pihak lain untuk dimanfaatkan sebagai kepentingan bersama. Begitu pentingnya peranan wakaf ahli dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sebagai komponen masyarakat terkecil, kiranya perlu mendapat perhatian lebih dari umat Islam secara keseluruhan. Dalam konteks inilah penelitian mengenai "Lembaga Wakaf Sebagai Instrumen Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga” menjadi penting untuk dilakukan. Karena saat ini masih banyak masyarakat yang melakukan sodaqah atau perwakafan tanpa melihat kerabat terdekat. Padahal wakaf sangat baik dan membantu bagi keluarga, saudara terdekat yang memiliki kualitas perekonomian menengah ke bawah. Maka muncul pertanyaan yang sangat mendukung dalam masalah wakaf ini. Bagaimana Konsep Hukum Islam dan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Sebagai Instrumen Hukum dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga? Dan Bagaimana Arti dan Fungsi Wakaf Sebagai Instrumen Hukum dan Pemberdayaan Ekomoni Keluarga? Dari pertanyaan ini maka kita akan dapat memberikan pengetahuan kepada umat Islam pada umumnya, dan pada orang­orang yang akan melakukan wakaf yang bertujuan secara khusus untuk pemberdayaan ekonomi keluarga. Dengan menjadikan harta wakaf, infaq, shadaqah, atau bahkan juga zakat, sebagai dana umat untuk modal pemberdayaan dan kemajuan ekonomi umat atau keluarga, sanak famili terdekat Wakaf keluarga mempunyai kandungan makna kebaikan dan kebaktian, karena merupakan salah satu bentuk bagi generasi yang akan datang, meningkatkan kesejahteraannya atau paling tidak dapat meringankan beban ekonomi yang dipikulnya. Adapun perlakuan tidak baik yang kadang muncul terhadap wakaf keluarga dari para Nadzir, karena faktor terlalu lama mengurus wakaf atau tidak adanya badan pengawas yang mengontrol kinerja wakaf keluarga atau tidak adanya lembaga fatwa yang mengarahkan kegiatannya. Keluarga yang dimaksud disini adalah para ahli waris si wakif, baik mereka yang kaya maupun yang miskin. Wakif boleh menyerahkan wakaf (pemanfaatan wakaf) itu kepada keluarganya yang masih menjadi tanggungannya, selama keluarganya masih hidup. Dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan wakaf keluarga juga menjadi bagian dari aset infestasi yang dapat membantu tujuan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Maka wakaf keluarga merupakan bagian dari bentuk kedermawanan dalam bidang ekonomi, sosial, sekalipun hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang tertentu oleh keluarga dan keturunan wakif. Karena itu, banyak pemerintahan di Barat yang saat ini sudah mulai menggalakkan jenis wakaf ini dan memberikan perhatian serta penertiban dan perlindungan dari perlakuan pajak atau mengurangi beban pajaknya, disamping melancarkan administrasinya. Wakaf sebagai Instrumen Hukum Pemberdayaaan Ekonomi Keluarga dilihat dari 3 aspek yaitu; Pertama, Aspek Sebagai Lembaga Hukum. Kedua, Aspek Sebagai Lembaga Ekonomi Syari’ah. Ketiga, Aspek Manajeman Harta Wakaf. Dari ketiga aspek tersebut, maka perwakafan akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya. Dan Lembaga Wakaf itu sendiri mempunyaifungsi sendiri yaitu; Pertama, sebagai instrumen hukum terdapat dua macam yaitu: a. Pemindahan hak; hak privat (hak hambah) kepada hak publik (hak Allah swt) atas harta yang diwakafkan dengan ketentuan­ketentuan menurut hukum syari’ah. b. Sistem manajemen pengelolahan harat wakaf sebagai (hak Allah atau publik) diatur oleh ulil amri atau Pemerintah atau Negara dengan penetapan perundang­undangan. Yang Kedua, Sebagai Instrumen atau instansi yang dibentuk oleh ummat berdasarkan prinsip hukum dan ekonomi Syari’ah (Lembaga Ekonomi dan atau Keuangan Syari’ah (LKS) sebagai tindak lanjut dari sistem manajeman wakaf sesuai dengan peraturan perundang­undangan yang berlaku (UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2006) tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Syariah
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 08 May 2012 05:57
Last Modified: 08 May 2012 05:57
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4712

Actions (login required)

View Item View Item