EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 610/PID.B/2006/PN.MALANG TENTANG PEMBAJAKAN SOFTWARE TERDAKWA JONI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI MALANG

CANDRA KUSUMA, ARTUR (2007) EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 610/PID.B/2006/PN.MALANG TENTANG PEMBAJAKAN SOFTWARE TERDAKWA JONI PELAKU TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA DI MALANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
EKSAMINASI_PUTUSAN_PENGADILAN_NEGERI_NOMOR.pdf

Download (93kB) | Preview

Abstract

Obyek Penelitian ini adalah mengenai Eksaminasi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 610/Pid.B/2006/PN.Malang Tentang Pembajakan Software Terdakwa Joni Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Hak Cipta. Sebagaimana diketahui diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penegakan hukum adalah hakim. Hakim inilah yang pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara atas dasar kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan hati nuraninya. Penulis berpendapat bahwa semua aparat penegak hukum berkewajiban untuk mewujudkan cita-cita hukum secara utuh. Harus diakui bahwa diantara aparat penegak hukum lainnya posisi hakim adalah yang paling istimewa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan memahami apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dan bagaimana penerapan unsur-unsur pasal yang diputus kepada terdakwa Joni dalam kasus tindak pidana tersebut sudah tepat atau tidak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, artinya bahwa penulis ingin mengetahui lebih lanjut sejauhmana daya kerja hukum dalam teori dan praktek. Khususnya menyangkut kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembajakan software yang dilakukan oleh Joni. Melalui penelitian ini penulis mendapatkan hasil, bahwa ketika seorang hakim sedang menangani perkara maka dharapkan dapat bertindak arif, bijaksana, menjunjung tingi nilai keadilan dan kebenaran materiil berlandaskan hukum positif, melakukan penalaran logis, sesuai dengan teori dan praktek, mempunyai dasar yang rangkap sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum sendiri, hak asasi terdakwa, masyarakat dan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkaitan dengan kasus yang penulis kaji, bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan memperhatikan tuntutan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan, selanjutnya hakim menyimpulkan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana pembajakan software sebagaimana diatur dalam pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah. Bahwa terhadap putusan hakim tersebut, penulis kurang sependapat karena terdapat kelemahan pada surat tuntutan dan dakwaan jaksa yang tidak memenuhi syarat materiil yang tidak berisi secara cermat, lengkap dan jelas,sebagaimana disyaratkan pada pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP. Oleh karena itu menurut pasal 143 ayat 3 KUHAP, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum dan seharusnya hakim memutus terdakwa dan Yusuf Hasim sebagai pelaku pelaksana (medeplegen), Yanuar sebagai pelaku penyuruh (doen plegen) dan Jhony, Johan, Ratna, Ahkiat sebagai penanggungjawab (plegen) karena dakwaan dan tuntutan yang kabur (obscurlibel). Mengenai penerapan unsur-unsur pasal oleh hakim bahwa pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan maka seharusnya hakim memutus terdakwa Joni sebagai pelaku pelaksana (medeplegen). Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa seorang hakim dalam menangani perkara harus dengan penalaran yang logis sesuai dengan teori dan praktek dalam hal memahami dasar pertimbangan dan dalam memahami unsur-unsur untuk pengenaan pidana harus terpenuhi didasarkan pada dasar pembuktian dan alasan yang logis. Sehingga hakim didalam pertimbangnnya mempunyai dasar pertimbangan yang tepat. Untuk membangun rasa kepedulian masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dapat mengakomodasi keinginan tersebut melalui pembentukan eksaminasi publik. Hal ini diharapkan bisa menekan timbulnya kasus-kasus besar yang merugikan Negara seperti tindak pidana pembajakan software tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 08 May 2012 03:58
Last Modified: 08 May 2012 03:58
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4654

Actions (login required)

View Item View Item