PENGARUH KEBERADAAN DAERAH WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL) TERHADAP PERUBAHAN NILAI-NILAI SOSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan)

Anshori, Saifudin (2007) PENGARUH KEBERADAAN DAERAH WISATA BAHARI LAMONGAN (WBL) TERHADAP PERUBAHAN NILAI-NILAI SOSIAL MASYARAKAT (Studi di Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENGARUH_KEBERADAAN_DAERAH_WISATA_BAHARI_LAMONGAN.pdf

Download (97kB) | Preview

Abstract

Otonomi daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. pelaksanaan otonomi daerah tersebut pada hakekatnya merupakan pengejewantahan dari penyelegaan pemerintaan negara dan pembanguna nasional untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata. Sejalan dengan itu, pembanguna daerah yang merupakan integral dan pembangunan nasional harus mengedepankan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggujawab.selain itu penyelegarah otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip- prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, merata dan keadilan yang juga potensi dan keanekaragaman.1 Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan. Beberapa lembaga yang eksis dalam bidang konservasi lingkungan mencatat sekitar 25.000 jenis (spesies) tumbuhan berbunga dan berbiji terdapat di hutan alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Indonesia yang juga menduduki peringkat kedua di dunia dalam hal keanekaragaman hayati, menjadi peluang sekaligus tantangan tersendiri untuk mengembangkan ekowisata secara serius. Belum lagi kekayaan dibawah laut. Dua pertiga wilayah Indonesia yang berupa perairan memiliki kurang lebih 17.508 pulau dan berjuta hektar taman laut. Disamping alam, flora dan fauna di kepulauan tersebut sangat khas dan tidak dimiliki oleh negara lain. Karena itulah Indonesia juga memiliki prospek yang cerah untuk pengembangan ekowisata bahari.3 Ekowisata sendiri, menurut definisi Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, adalah wisata perjalanan ke alam terbuka yang relatif alami dengan tujuan mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan tumbuhan maupun satwa liar lainnya (termasuk ekosistem, keadaan iklim, fenomena alam, kekhasan jenis tumbuhan, dan satwa liar).3 Selain itu, juga mempelajari dan mengagumi semua manifestasi kebudayaan dari masa lampau maupun masa kini di tempat-tempat tersebut dengan tujuan melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, ekowisata didasari tiga prinsip yaitu bertanggung jawab terhadap lingkungan dan budaya, mendukung konservasi alam, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Sementara itu, trend dunia pariwisata paling mutakhir justru wisatawan tidak suka pada yang serba artifisial. Lingkungan hidup yang alami, termasuk lingkungan sosial budayanya, jauh lebih menarik bagi mereka daripada hotel mewah ataupun kafe-kafe. Menurut The Ecotourism Society (TES) pertumbuhan pariwisata massal di dunia hanya tiga persen per tahun, atau tertinggal dua persen dari pertumbuhan ekowisata. Oleh karena itu, ekowisata sebagai trend baru dunia pariwisata mestinya menjadi perhatian utama pengembangan pariwisata Sumut, sebagai provinsi yang kaya dengan potensi wisata alam. Jika dipaksakan akan menimbulkan masalah dan dampak yang kompleks. Pemerintah sebaiknya berbesar hati untuk menghentikan proyek ini ketimbang melanjutkannya. Tidak menutup kemungkinan rakyat akan melakukan tindakan hukum, melalui gugatan class action karena terancam kehidupannya dan lingkungan sekitarnya juga hancur. Sementara adat istiadat yang dimiliki Indonesia seperti diketahui bersama sangat beragam. Setiap daerah memiliki kebiasaan sendiri-sendiri baik dalam menjalankan kehidupan sendiri, maupun dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Untuk itu dengan beberapa definisi tentang ekowisata, Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan ekowisata. Namun sejauh ini, potensi tersebut belum ertangani secara serius. Seperti pendapat Francis Lee (President of Rafles Marine Singapore Ltd.), yang telah menyelesaikan ekspedisi laut The Marine Parks Of Indonesia pada bulan Januari-Maret 2000. Ia menilai Indonesia memilikipotensi wisata laut yang indah. Namun selama ini potensi tersebut belum banyak digarap dan diketahui masyarakat internasional. Di Jawa Timur sendiri, khususnya Kabupaten Lamongan, potensi alam sebagai obyek wisata juga sangat banyak. Berdasarkan hasil Survey Potensi Ekowisata Jawa Timur yang dilakukan Yayasan Khatulistiwa pada tahun 1999, Jawa Timur memiliki 119 potensi obyek ekowisata yang tersebar di 21 kabupaten, dan 1 diantaranya berada di kabupaten Lamongan. Dasar Hukum Perda no.15 tahun 2000 tentang organisasi dan tata kerja dinas perhubungan dan pariwisata Kab. Lamongan Kedudukan Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Membantu kepala daerah dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang perhubungan dan pariwisata di Kabupaten Lamongan. Dalam pengelolaan ekowisata, aspek pendidikan menjadi bagian utama. Karena ekowisata diharapkan membawa misi sosial untuk menyadarkan keberadaan manusia, lingkungan, dan akibat yang timbul bila terjadi kesalahan dalam manajemen pemberdayaan lingkungan global. Selain itu budaya yang berkembang dalam masyarakat asli disekitar kawasan ekowisata belum tentu sama dengan budaya wisatawan. Sehingga dalam kurun waktu tertentu akan terjadi kecenderungan pergeseran budaya yang bisa menghilangkan budaya asli masyarakat lokal. Dalam perkembangan ekowisata di Indonesia cukup pesat, pengelolaan ekowisata masih kurang serius dan berdampak pada kecilnya peran serta masyarakat lokal. Hal ini mengakibatkan banyak tempat-tempat wisata yang justru membatasi ruang gerak masyarakat lokal, sehingga kawasan tersebut justru menjadi kawasan eksklusif.pengelolaan ekowisata sangat bersifat parsial, dan belum benar-benar berorientasi pada kepentingan pelestarian alam seperti yang terjadi: 1. Pantai Ngliyep 2. Pantai pasir putih 3. Pantai sendang biru 4. Pantai Prigi dan Karanggongso 5. Pantai Watu Ulo dan tanjung Papuma 6. Pantai Balekambang Dalam tatanan konsep, keberhasilan ekowisata sangat bergantung pada usaha penyadaran semua pihak yang terkait, terutama penduduk setempat dan petugas pemerintah daerah yang bersangkutan. Ekowisata tidak hanya memberikan fasilitas pada wisatawan untuk menikmati pemandangan alam, tetapi juga kesempatan seluas-luasnya untuk tinggal (menginap dan hidup) nyaman di lingkungan tersebut untuk sementara waktu, agar memperoleh kesan yang mendalam tentang lingkungan setempat. Hal yang sulit dilakukan adalah menselaraskan antara konsep pelestarian dengan konsep pembangunan pemerintah daerah. pengelolaan potensi wisata yang berwawasan lingkungan sering berbenturan dengan konsep pembangunan pemerintah, terutama dalam menjadikan suatu kawasan ekowisata sebagai aset untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dalam pelaksanaannya, terutama setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah masih cenderung menjadikan kawasan ekowisata sebagai rekreasi massa atau mass tourism. Mass tourism yang ada selama ini hanya menyajikan obyek, tanpa memberikan pengetahuan lingkungan dan pelestarian obyek tersebut Sehingga pengunjung hanya sekedar datang, melihat, dan meninggalkan sampah. Dari elemen pemerintah, masyarakat di kawasan ekowisata juga memiliki peranan besar. Karena dengan mengikutsertakan masyarakat dalam ekowisata akan memberikan dampak positif. Dari segi lingkungan dan ekonomi, jika masyarakat lokal tidak dilibatkan, sumber daya dipastikan akan rusak dan nilai jual kawasan beserta investasinya akan hilang. Selain itu muncunya partisipasi masyarakat tradisional dalam mempelajari, mendiskusikan, dan membuat strategi untuk mengontrol atau memperoleh kontrol dalam proses pembuatan keputusan dalam pembangunan, dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pariwisata yang selama ini terjadi. Namun sebelum benar-benar memberdayakan masyarakat lokal dalam ekowisata, Koen Setyawan kembali menuturkan, pentingnya sosialisasi tentang konsep ekowisata yang sesuai, sekaligus pendampingan terhadap masyarakat dalam merancang ekowisata di wilayahnya. Menurut Merton, teoretisi sosial dalam pengamatannya harus membedakan antara motif dan fungsi sosial. Motif sosial itu lebih bersifat pribadi daripada fungsi sosial itu sendiri. Misalnya, dalam sebuah masyarakat terdapat doktrin yang mengandung fungsi sosial untuk mempertahankan komunitas tersebut, yaitu mempunyai anak. Jika seseorang melahirkan anak, kebahagiaan orang tersebut dan keluarganya lebih kepada motif pribadi, cinta kasih, penyesuaian diri dengan kondisi sosial, dan sebagainya lebih daripada fungsi sosialnya yaitu untuk mempertahankan komunitas. Dalam hal ini, perlu dibedakan dua fungsi sosial, yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Fungsi manifes adalah fungsi yang diketahui dan dimafhumi oleh individu-individu dalam sistem sosial tersebut, sementara fungsi laten adalah fungsi yang tak diketahui. Hal ini menjelaskan tentang terjadinya pola-pola konsekuensi disfungsional dari tindakan individu dalam masyarakat. Disfungsional maksudnya konsekuensi yang justru memperkecil kemampuan bertahannya masyarakat tersebut. Contoh yang menarik untuk ini adalah berkembangnya sekte agama atau suku tertentu; jelas sekali fungsi manifes yang terkandung dari ajaran atau doktrin yang ada dalam agama atau suku tersebut adalah untuk membangun solidaritas sesama manusia dalam kelompok tersebut. Namun di sana terdapat fungsi laten, yaitu fanatisme kelompok yang besar, yang bisa memunculkan disfungsi konsekuensi, perang atau teror antar kelompok agama atau suku yang justru sangat berbeda maksudnya dengan fungsi manifesnya, yaitu membangun solidaritas sesama manusia dalam kelompok yang lebih besar.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 04 May 2012 07:23
Last Modified: 04 May 2012 07:23
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4265

Actions (login required)

View Item View Item