AWALIN, NUR (2007) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBERIAN SP3 TERHADAP TERSANGKA KORUPSI BLBI BERDASARKAN SURAT KETERANGAN LUNAS (SKL)DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Preview

Text TINJAUAN_YURIDIS_NORMATIF_PEMBERIAN_SP3.pdf Download (163kB) | Preview

Abstract

Penyelesaian kasus korupsi BLBI atau pengembalian utang dana BLBI yang diselewengkan yang diatur melalui tiga skema perjanjian yaitu Master Of Settlement And Acquisition Agreement MSAA) yang disepakati apabila aset-aset debitur/pemegang saham pengendali yang diserahkan/dijaminkan ke BPPN melalui perusahaan Holding Co senilai dengan utang BLBInya yang dikorupsi atau kewajibanya di BPPN, Master Of Refinancing And Note Issuances AgreementMRNIA),disepakati apabila aset pemegang saham pengendali yang diagunkan/diserahkan ke BPPN melalui Holding Co belum mencukupi utang BLBI-nya. sehingga tanggung jawab itu dilunasi dengan cara memberikan personal guarantee sebagai tambahan pembayaran dan pengakuan utang (APU) disepakati apabila pembayaran utang BLBI atau kewajiban pemegang saham dibayar secara tunai melalui penandatangan akta pengakuan utang dan pengikatan jaminan. Demikian mekanisme penyelesaian pengembalian utang dari aspek perdata untuk mendapatkan SKL dalam rangka memperoleh pembebasan/pengampunan dari tuntutan hukum pidana dalam hal debitur yang bersangkutan terkait langsung dengan aspek pidana sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002. Faktanya Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 yang menjadi dasar perjanjian MSAA, MRNIA dan APU secara subtansial bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan antara lain yaitu pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 yang disatukan dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 24 UUD 45 pasca amademen ke-4 tahun 2002 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Psl. 23 Algemeene bepalingen van wetgeving (S 1847 No 23) jo Psl. 1337 BW jo Psl 1853 KUH Perdata SP3 yang kemudian dianggap sebagai solusi oleh Jaksa Agung dalam rangka menindaklanjuti pemberian release and discharge (R&D) atau pengampunan dari segala tuntutan hukum pidana khususnya terhadap para debitur/pemegang saham pengendali yang terkait lansung dengan aspek pidana setelah menyelesaikan kewajibanya secara perdata dengan BPPN sebagaimana yang diinstruksikan diktum pertama angka 4 Instruksi No. 8 Tahun 2002 faktanya bertentangan dengan Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pasal 109 (2) KUHAP sebagai dasar Penerbitan SP3. Disisi lain berdasarkan analisa penulis dari data-data sekunder yang diperoleh secara yurdis normatif apabila sudah ditetapkan status tersangka maka sudah terdapat cukup bukti, (vide. Psl 1 butir 14 jo penjelasan Psl. 17 jo Psl. 183 dan 184 KUHAP), serta perbuatanya sudah terbukti sebagai perbuatan werderechtlij atau melawan hukum pidana (Vide. Psl 1 butir 2 KUHAP) maka apabila tidak dihentikan demi hukum atau tidak ada alasan untuk hal-hal yang dimaksud dalam pasal 76 (nebis in idem), jo 77 (meninggal dunia) dan 78 (kadarluwarsa) KUHP di atas, maka perkara hasil penyidikan terhadap tersangka korupsi BLBI secara yuridis sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga tidak bisa serta merta dihentikan penyidikan/penuntutanya oleh penuntut umum apalagi oleh Jaksa Agung dengan cara pemberian SP3, meskipun pemberian SP3 tersebut didasarkan atas perjanjian-perjanjian perdata dalam bentuk apapun, dalam ini adalah MSAA, MRNIA, dan APU sebagai dasar pemberian SKL sebagaimana yang diatur dalam instruksi Presiden No. 8 Tahun 2002 (vide Psl. 23 Algemeene bepalingen van wetgeving (S 1847 No 23) jo Psl. 1337 BW).

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User:	Zainul Afandi
Date Deposited:	03 May 2012 04:01
Last Modified:	03 May 2012 04:01
URI :	http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4016

Actions (login required)

View Item