KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBUBARAN AJARAN AHMADIYAH DITINJAU DARI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT

ZAKKI, MOH (2010) KEKUATAN HUKUM SURAT KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEMBUBARAN AJARAN AHMADIYAH DITINJAU DARI HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL RAKYAT. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
KEKUATAN_HUKUM_SURAT_KEPUTUSAN_BERSAMA_TENTANG_PEMBUBARAN_AJARAN_AHMADIYAH_DITINJAU_DARI_HAK_KEBEBASAN_BERAGAMA_DAN_BERKEYAKINAN_SEBAGAI_HAK_KONSTITUSIONAL_RAKYAT.pdf - Published Version

Download (82kB) | Preview

Abstract

Keywords: Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Keputusan Bersama, Pembubaran Ajaran Ahmadiyah, Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan dan, Hak Konstitusional. ABSTRAKSI Lahirnya Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran ajaran Ahmadiyah menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan menurut hukum positif yang ada. Obyek penelitian sekaligus batasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana keberadaan kelompok Ahmadiyah ditinjau dari prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak konstitusional rakyat?, Bagaimana isi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembubaran ajaran Ahmadiyah ditinjau dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak konstitusional rakyat?, dan Bagaimana kekuatan hukum (mengikat) surat keputusan bersama tentang pembubaran ajaran ahmadiyah ditinjau dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia ? Penelitian ini bersifat yuridis normatif atau docktrinal research yakni penelitian hukum yang melihat hukum sebagai norma khususnya berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dengan menggunakan bahan kajian kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun yang bersumber dari teori-teori hukum yang berada di literatur dan dianalisa secara deskriptif kualitatif yang dibuat dalam bentuk legal opini. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa keberadaan kelompok Ahmadiyah mendapat jaminan konstitusional meskipun tidak mutlak artinya masih ada ruang bagi pemerintah untuk melakukan pembatasan dengan berbagai persyaratan dan penetapan pembatasan yang akan dilakukan ditetapkan melalui undang-undang. Selanjutnya substansi Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran ajaran Ahmadiyah jelas tidak sejalan dengan hukum dasar Negara Yang terakhir bahwa Surat Keputusan Bersama tentang pembubaran ajaran Ahmadiyah jelas tidak mempunyai kekuatan hukum (tidak mengikat) karena tidak memenuhi syarat-syarat kekuatan hukum. Selanjutnya pemenuhan hak-hak asasi manusia harus dilakukan oleh Negara dalam kaadaan apapupn kecuali terhadap hak-hak yang menurut Peraturan perundang-undangan dapat dibatasi. Juga yang perlu ditekankan bahwa pemahaman dan pendalaman terhadap segala bentuk kebijakan yang akan dikelurkan merupaka suatu keharusan sehingga hasilnya dapat maksimal dan dapat memberi kepastian hukum terhadap masyarakat. Serta, penyesuaian konsep kebijakan yang akan di ambil dengan teknik penyusunan peraturan perundang yang ada karena itu merupakan konsekuensi normatif terhadap pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI 1945. ABSTRACT Birth of the Joint Decree of dissolution of Ahmadiyah teachings became complicated issue that must be resolved according to the existing positive law. Object and limits of research problems raised in this research is How the existence of Ahmadiyah groups in terms of the principle of freedom of religion and belief as the people's constitutional rights?, How the contents of the Joint Decree (SKB) on the dissolution of Ahmadiyah teachings in terms of religious freedom rights and believes the constitutional right people?, and How the force of law (binding) letter with the decision about the dissolution of Ahmadiyah teaching of grammar in terms of the order of the laws and regulations in Indonesia? This research is normative or juridical research docktrinal of legal research to see the law as a norm, especially related to the rights of religious freedom in belief. By using materials in the form of literature review of primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. While collecting document in a way good literature search sourced from legislation or the sources of legal theories in the literature and the qualitative descriptive analysis was made in the form of legal opinion. From the research results can be known, that the existence of Ahmadiyah groups have a constitutional guarantee, although not absolutely mean there is some room for the government to narrow down the various requirements and restrictions that determination will be determined melaluli law. Further substance Joint Decree of dissolution of Ahmadiyah teachings clearly inconsistent with the basic law of the State The last that the Joint Decree of dissolution of Ahmadiyah teachings clearly do not have the force of law (not binding) because it does not meet the power requirements of law. Furthermore, rights fulfillment of human rights must be made by the State under any circumstances except for the rights which, according to legislative regulations may be limited. Also to be emphasized that the understanding and deepening of all forms of policies to be issued be an imperative that the result can be a maximum and can provide legal certainty to the community. Well, the concept of policy adjustments that will be taken by engineering drafting regulations that exist because it is a normative consequence of paragraph 1 of article (3) 1945 RI State Constitution.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Anwar Jasin
Date Deposited: 12 Mar 2012 13:28
Last Modified: 12 Mar 2012 13:28
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/386

Actions (login required)

View Item View Item