UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2016)

CERDAS, FELANI AHMAD (2018) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG BERSIFAT INKONSTITUSIONAL BERSYARAT (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-IX/2016). Bachelors Degree (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-felaniahma-50666-1-pendahul-i.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-felaniahma-50666-2-babi.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-felaniahma-50666-3-babii.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-felaniahma-50666-4-babiii.pdf

Download (556kB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan tertinggi selain Mahkamah Agung Fungsi nya sebagai pengawal konstitusi menjadi sangat penting putusan yang bersifat final dan mengikat di yakini menjadikan lembaga peradian ini sangat penting untuk di kaji dan menimbulkan ketertarikan untuk mnganalisa setiap putusanya terutama yang bersifat inkonstitusional bersyarat Pada Puusan Mahkamah Konstitusi Nomor33/PUU-IX/2016 yang bersifat Inkonstitusional bersyarat memutuskan bahwa rumusan masalah pada penuisan inibagaimana pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 yang bersifat inkonstitusional dan apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016 bersifat ikonstitusional beryarat di tinjau dari aspek keadilan subtantif Peninjauan. Tujuan Penulisan ini untuk mengtahui pertimbangan Mahhkamah Konstitusi tentang larangan Jaksa Penuntut umum mengajukan Peninjauan kembali dan untuk mengetahui bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor33/PUU-IX/2016 di tinjau dari aspek keadilan subtantif. Metode penulisan hukum ini adalah yuridis Normatif. Peninjauan Kembali hanya boleh di lakukan oleh korban dan ahli warisnya Perdebatan pengunaan pasal yang menjadi dasar peninjauan kembali di jelaskan Mahkamah Konstitusi adalah pasal 263 Kitab Undang Hukum Aacara Pidana tetapi Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan pasal 24 Undang Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak mencerminkan keadian subtantif secara skeseuruhan karena keadian subtantif sendiri sendiri memuat keadlian yang sifatnya tidak membuat kegaduhan di masyarakat Mahkamah Konstitusi di anggap menegakan keadilan subtantif tetapi di sisi lain tidak melihat kewengana jaksa penuntut umum sebagai wakil negara dan korbanya sebagai pengawal konstitusi harus mempertimbangkan semua peraturan perundang undangaan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak memuat putusan yang bersifat adil secara subtantif melainkan adil secara universal sehingga tidak menciptakan kegaduhan di masyarakat

Item Type: Thesis (Bachelors Degree (S1))
Additional Information: 201310110311151
Uncontrolled Keywords: putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2016, Peninjauan kembali ,Keadilan subtantif
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 12 Oct 2018 02:27
Last Modified: 12 Oct 2018 02:27
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37876

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo