UMM Institutional Repository

IMPLIKASI PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS TERHADAP JASA PENGAWALAN MOBIL PRIBADI OLEH PIHAK KEPOLISIAN KOTA MALANG

YOGA, IVIN PRAMANA (2017) IMPLIKASI PASAL 134 HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS TERHADAP JASA PENGAWALAN MOBIL PRIBADI OLEH PIHAK KEPOLISIAN KOTA MALANG. Bachelors Degree (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-2-babi.pdf

Download (810kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-3-babii.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ivinpraman-47782-4-babiii.pdf

Download (242kB) | Preview

Abstract

Pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh Kepolisian Kota malang sering dilakukan, ini terlihat dari nomor polisi kendaran yang dikawal yaitu berwarna hitam. Ketentuan pengawalan terhadap kendaraan untuk kepentingan tertentu terdapat dalam pasal 134 g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan yaitu pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana implikasi pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai kepentingan tertentu yang diperbolehkan dalam menggunakan pelayanan pengawalan dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak Kepolisian kota Malang untuk melakukan pengawalan. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui implikasi pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai kepentingan tertentu yang diperbolehkan dalam menggunakan pelayanan pengawalan dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan oleh pihak Kepolisian kota Malang untuk melakukan pengawalan. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode pendekatan yurudis sosiologis. Dapat dismpulkan bahwa implikasi bahwa Implikasi pengawalan terhadap kendaraan pribadi oleh Kepolisian tidak sesuai dengan prinsip Negara hukum dan system hukum Indonesia. Pengawalan terhadap kendaraan pribadi dilakukan atas pertimbangan diskresi, kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Item Type: Thesis (Bachelors Degree (S1))
Student ID: 201110110311175
Keywords: Negara hukum, diskresi, pelayanan pengawalan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 06 Oct 2018 02:33
Last Modified: 06 Oct 2018 02:33
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37745

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo