UMM Institutional Repository

ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

KASIANI, FITRIANA (2017) ANALISA KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH BERMUATAN SYARIAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN. Bachelors Degree (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fitrianaka-47784-1-pendahul-n.pdf

Download (961kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fitrianaka-47784-2-babi.pdf

Download (992kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fitrianaka-47784-3-babii.pdf

Download (330kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fitrianaka-47784-3-babii.pdf

Download (330kB) | Preview

Abstract

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah merupakan kewenangan diluar kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Kewenangan absolut tersebut terdiri dari (a) Politik luar negeri; (b) Pertahanan; (c) Keamanan; (d) Yustisi; (e) Moneter dan fiskal nasional; serta (f) agama. Terhadap enam kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah tidak dapat membuat suatu peraturan. Salah satu cara melaksanakan otonomi daerah, maka Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan Perda. Perda dibentuk disesuaikan dengan kearifan lokal daerah setempat, salah satu kearifan lokal tersebut adalah nilai agama Islam. Banyak bermunculan Perda bermuatan syariah sejak era otonomi daerah. Perda bermuatan syariah bertentangan dengan asas Bhineka Tunggal Ika yang menjadi salah satu keharusan muatan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan Perda harus mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 baik dari asas-asas maupun materi muatannya. Hasil penelitian ini beberapa Perda bermuatan syariah yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia, ternyata memiliki kesamaan muatan dengan undang-undang acuannya. Sehingga harus dibatalkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Pembinaan terhadap pembentukan Perda juga harus dilakukan dengan masif untuk menghindari adanya Perda yang bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011.

Item Type: Thesis (Bachelors Degree (S1))
Student ID: 201210110311050
Keywords: Kedudukan, Perda Bermuatan Syariah, Pengawasan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 05 Oct 2018 02:58
Last Modified: 05 Oct 2018 02:58
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37727

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo