UMM Institutional Repository

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA SAAT PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES BANGIL)

WHENY, NOVI DWI RIA (2017) PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYALAHGUNA NARKOBA SAAT PROSES PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRES BANGIL). Undergraduate (S1) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-2-babi.pdf

Download (521kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-4-babiii.pdf

Download (521kB) | Preview

Abstract

Proses beracara yang dilakukan kepada tersangka anak juga dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana dan dalam hal ini dapat penulis uraikan secara garis besarnya, yaitu pertama-tama yang dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat POLRI dan dibantu oleh pejabat PNS adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dalam melakukan penyidikan seorang penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan dan tersangka wajib didampingi oleh seorang pengacara (penasehat hukum) atau seorang psikolog (ahli kesehatan jiwa). Dalam penelitian ini diambil beberapa rumusan masalah yakni Bagaimana bentuk kekerasan yang terjadi saat proses penyidikan terhadap anak sebagai penyalahguna narkoba, Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada seorang penyidik apabila terbukti melakukan kekerasan selama proses penyidikan, Bagaimana akibat hukum BAP yang dibuat oleh anggota penyidik jika terbukti melakukan kekerasan saat proses penyidikan. Pada kenyataannya masih sering terjadi kekerasan saat proses penyidikan guna mendapatkan sebuah informasi dari seorang tersangka, tidak sedikit seorang tersangka yang di bentak, di marahi, dan ada pula yang sampai di tendang. Dalam proses penyidikan seharusnya hak dari seorang tersangka terlindungi, memberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, hak untuk berpendapat dan hak untuk menyampaikan keterangan tanpa paksaan, jika memang terbukti bersalah seorang penyidik tersebut dapat dikenakan hukuman dari pelanggaran Kode Etik Kepolisian karena tindakan yang dilakukan seorang penyidik tersebut sudah jelas melakukan pelanggaran wewenang dalam melakukan penyidikan dengan kekerasan, BAP yang dihasilkan dari penyidikan dari wawancara dengan kekerasan maka dapat dibatalkan oleh seorang Hakim dan dapat dinyatakan tidak sah.

Item Type: Thesis (Undergraduate (S1))
Student ID: 201210110311171
Keywords: Penyidikan, penyalahgunaan wewenang, kekerasan.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 04 Oct 2018 03:13
Last Modified: 04 Oct 2018 03:13
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/37704

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo