PELAKSANAAN HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA(Studi di Pengadilan Negeri Nganjuk)

ANGGRAINI, TITIN (2007) PELAKSANAAN HAK TERDAKWA DALAM MENGAJUKAN EKSEPSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA(Studi di Pengadilan Negeri Nganjuk). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PELAKSANAAN_HAK_TERDAKWA_DALAM_MENGAJUKAN_EKSEPSI.pdf

Download (167kB) | Preview

Abstract

Dalam mempertahankan Hukum Pidana materiil diperlukan ilmu hukum acara pidana yang mana mempelajari bagaimana caranya mempertahankan hukum pidana materiil atau mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya yang dilanggar dalam Undangundang Hukum Pidana. Maka hukum acara pidana mempersoalkan bagaimana caranya, jika suatu perbuatan dari seseorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, cara bagaimana badan pemerintah untuk menuntut seseorang guna mendapatkan hukum pidana, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang mencantumkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Sebagai bagian dari hukum secara keseluruhan, hukum pidana pada dasarnya mempunyai fungsi yang sama dengan bidangbidang hukum yang lainnya, yaitu berfungsi mengatur hidup masyarakat atau menyalenggarakan ketertiban dalam masyarakat. Fungsi ini disebut fungsi umum hukum pidana. Disamping fungsi umum, hukum pidana mempunyai fungsi khusus, yaitu melindungi kepentingan terhadap perbuatan yang melanggar hukum dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksisanksi yang terdapat pada cabangcabang hukum lainnya. 2 Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaktidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. (Andi Hamzah, 1983:18). Sehigga sampai pada saat akhirnya, hakim dapat berusaha menembus kearah diketemukannya suatu kebenaran yang disangka telah dilakukan orang. Negaralah yang berhak dan berwenang menjatuhkan hukuman demi menegakkan ketertiban masyarakat, seperti pendapat Beysens: "bahwa terjadinya kodrat dan alam negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat dan ketertiban Negara". 1 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam rangka penegakan Hukum Pidana, tidak saja memuat ketentuan tentang tata cara dari suatu proses peradilan pidana, tetapi juga memuat hak dan kewajiban dari mereka yang ada dalam suatu proses peradilan pidana. Dengan caracara tersebut Hukum Acara Pidana mengemban misi mencari kebenaran sejati tentang pelaku tindak pidana untuk memperoleh imbalan atas perbuatannya serta membebaskan mereka yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dikenakan atas dirinya. 1 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Universitas Bandung, 1958, hal 150 3 Dalam perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat, penanganannya melalui berbagai proses atau langkahlangkah yang telah diatur dalam KUHP. Susilo Yuwono merinci penyelenggaraan tahaptahap tindakan. Ada 5 tahap yaitu: 1. Penyelidikan dan penyidikan 2. Penuntutan 3. Pemeriksaan sidang pengadilan 4. Upaya hukum (sepanjang hal ini diminta oleh pihak yang bersangkutan) 5. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah menjadi kekuatan hukum secara pasti Bahwa itu juga Undang-undang dan Yurisprodensi menentukan hal yang teramat penting dari "Penuntutan Pidana" (Stafvordering) adalah mengungkapkan kebenaran sejati dalam 2 proses, yaitu: 1. Pemeriksaan penyidikan atau "pemeriksaan pendahuluan" atau pemerikdaan sebelum di depan persidangan pengadilan. 2. Pemeriksaan di depan persidangan pengadilan. 2 Melihat besarnya kekuasaan Hukum Acara Pidana atas kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, maka wewenang menjatuhkan hukuman ini sangat dibatasi juga alasanalasannya. Penjatuhan hukuman harus demi kehidupan bermasyarakat untuk keamanan, ketertiban dan keadilan sehingga wewenang tersebut hanya dipegang penguasa tertinggi dari suatu bangsa yaitu Negara. 2 S. Tanusubroto, Peranan Praaperadilan Dalam Hukum Acara Pidana, Alumni Bandung, 1983, hal 9. 4 Setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok-pokok acara pelaksanaan dan pengawasan putusan tersebut, hukum acara pidana mengatur caracara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum, sekaligus bertujuan untuk melindungi hakhak individu, baik yang menjadi korban atau sipelanggar hukum. Selanjutnya asas-asas perlindungan harkat dan martabat manusia dalam proses peradilan pidana telah diatur dalam Undangundang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undangundang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, karena ketentuan tersebut merupakan pokoknya maka penjabarannya selanjutnya diatur dalam Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP. Sekalipun perlindungan sebagaimana dimaksud diatas telah dijamin secara konstitusional yang berarti secara normatif mempunyai kekuatan mengikat dan juga pelaksananya telah diatur dalam berbagai undangundang, akan tetapi dalam konteks penegakan hukum, khususnya dalam proses pidana, hal ini belum merupakan jaminan. Oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat serta pengetahuan tentang hakhak dan kewajiban hukumnya, belum sedemikian mendalam. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, penegakan hukum di Indonesia terutama sekali yang menyangkut tentang hak asasi seseorang, baik sebagai tersangka maupun sebagai terdakwa harus betulbetul didasarkan pada undangundang tersebut. Sebagai bukti bahwa hak asasi seseorang dijamin oleh Undang-undang Khususnya Undangundang No. 8 Tahun 1981 adalah mengenai hak terdakwa dalam 5 memberikan perlawanan atas bantahan terhadap dakwaan Penuntut Umum, atau disebut juga sebagai eksepsi. Eksepsi adalah alatalat pembelaan yang maksudnya menghindari putusan tentang pokok perkara, tidak perlu lagi. (Laden Marpaung, SH. 1992:382). Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja, eksepsi adalah alatalat pembelaan yang maksudnya menghindari putusan tentang pokok perkara, karena dengan menerima baik tangkisan-tangkisan itu pemutusan pokok perkara tidak perlu lagi. Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana digolongkan sebagai upaya pelaksanaan dari perlindungan terhadap hak asasi seseorang, dimana dalam tingkat pemeriksaan dipersidangan seorang terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya, diberikan hak oleh undangundang untuk membantah atas dakwaan penuntut umum atas dirinya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka eksepsi adalah satusatunya Upaya pelaksanaan perlindungan terhadap segala tuduhan penuntut umum pada awal persidangan, oleh sebab itu maka eksepsi harus dipergunakan dengan sebaikbaiknya, agar dapat diketemukannya suatu kebenaran yang selengkaplengkapnya atau kebenaran yang seadiladilnya. Eksepsi ditujukan untuk menyatakan kebenaran apabila dalam dakwaan penuntut umum terdapat kekeliruan, baik itu keberatan terhadap kewenangan pengadilan untuk memeriksa maupun terhadap dakwaan jaksa yang kurang memenuhi syarat

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 01 May 2012 08:56
Last Modified: 01 May 2012 08:56
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3675

Actions (login required)

View Item View Item