UMM Institutional Repository

NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara dalam Penentuan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang

Jainuri, Jainuri and Salahudin, Salahudin (2014) NEGARA VERSUS MASYARAKAT SIPIL DI ARAS LOKAL Perlawanan Masyarakat Sipil Terhadap Negara dalam Penentuan Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional Menjadi Pasar Modern di Kota Malang. Buku Litera, Yogyakarta. ISBN 978-6027-636-59-0

[img]
Preview
Text
Peer Review - Jainuri Salahudin - Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal.pdf - Published Version

Download (709kB) | Preview
[img]
Preview
Text
Similarity - Jainuri Salahudin - Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal.pdf - Published Version

Download (10MB) | Preview
[img]
Preview
Text
Jainuri Salahudin - Negara Versus Masyarakat Sipil di Aras Lokal.pdf - Published Version

Download (2MB) | Preview

Abstract

Perlawanan masyarakat sipil (civil society) terhadap negara khususnya di aras lokal bermula dari adanya kebijakan pemerintah daerah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Buku ini mengulas kasus perlawanan masyarakat sipil (civil society) terhadap Pemerintah Kota Malang dalam proses penyusunan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan kebijakan perubahan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Sebagai acuan teoritis dalam memahami kedua kasus tersebut, maka pada Bab I kami menguraikan teori relasi negara dan masyarakat sipil menurut beberapa ahli. Teori Antonio Gramsci tentang hegemoni, negara, ideologi, ruang publik, pendidikan, dan masyarakat sipil menjadi acuan utama kami dalam memahami kedua kasus di atas. Pada bab II kami mengurai kan teori relasi negara dan masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan publik. Relasi Negara dan Masyarakat Sipil pada kasus pertama kami menguraikannya dalam Bab III dan IV. Kasus pertama terkait dengan upaya masyarakat sipil mendorong Pemerintah Kota Malang untuk membuat kebijakan APBD yang berpihak kepada masyarakat kecil. Selama ini kebijakan APBD di Kota Malang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecil, justru berpihak kepada kepentingan politik politisi, birokrasi, dan bahkan pengusaha. Para elit tersebut berupaya secara sistimatis untuk mengarahkan kebijakan APBD agar berpihak kepada kepentingan mereka sehingga postur atau struktur kebijakan APBD berorientasi berorientasi kepada kebutuhan-kebutuhan para elit politik. Persoalan tersebut memicu masyarakat sipil Kota Malang melakukan gerakan sistimatis untuk melawan perilaku korup para elit itu. Kasus kedua kami menguraikannya dalam Bab V. Pada bab V kami mendiskusikan perlawanan masyarakat sipil terhadap Pemerintah Kota Malang atas kebijakan perubahan pasar tradisional Dinoyo menjadi pasar modern. Menurut masyarakat sipil Kota Malang kebijakan tersebut tidak berpihak kepada masyarakat kecil khususnya pedagang pasar Dinoyo Malang. Pemerintah Kota Malang dinilai berpihak kepada konglomerat (kaum kapitalis), dan menyampingkan kebutuhan masyarakat kecil (pedagang pasar Dinoyo). Karena itu, masyarakat sipil Kota Malang melakukan segala upaya untuk menggagalkan kebijakan Pemerintah Kota Malang tersebut. Masyarakat sipil melakukan upaya berupa demontrasi, dialog, diskusi-diskusi non formal, bahkan do’a dan dzikir bersama. Dari kedua kasus tersebut terdapat hal yang menarik untuk dicermati dan didiskusikan bersama, yakni “kendati masyarakat sipil sudah melakukan upaya-upaya serius untuk melawan Pemerintah Kota Malang namun tetap saja Kebijakan APBD dan Perubahan Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern disyahkan oleh Pemerintah dan DPRD Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian kami yang dijelaskan dalam buku ini, kegagalan masyarakat sipil dalam mengarahkan Pemerintah Kota Malang bukan karena metode gerakan yang tidak tepat, namun lebih disebabkan kuatnya kolusifitas politisi (Kepala Daerah dan DPRD), birokrasi, dan pengusaha yang berkepentingan di Kota Malang.

Item Type: Book
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
J Political Science > JA Political science (General)
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 21 Feb 2018 03:51
Last Modified: 13 Apr 2018 06:36
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36273

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo