UMM Institutional Repository

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DI KABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN EKO HANDOKO WIDJAJA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN Nomor.04/Pid.Pra/2015/PN.Malang

BASKORO, ALVIAN GALIH (2017) ANALISIS TERHADAP PUTUSAN DI KABULKANNYA PERMOHONAN PRAPERADILAN EKO HANDOKO WIDJAJA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN Nomor.04/Pid.Pra/2015/PN.Malang. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alviangali-47544-1-pendahul-n.pdf

Download (915kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alviangali-47544-2-babi.pdf

Download (548kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alviangali-47544-3-babii.pdf

Download (688kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alviangali-47544-4-babiii.pdf

Download (426kB) | Preview

Abstract

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanankan kewenangannya tidakmenyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui dasar gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka kepada penyidik sesuai dengan ketentuan praperadilan serta untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan hukum yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian sehingga mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon.Metodepenelitian yang digunakanolehpenulisadalahmetodeyuridis normative yaitumelihat hokum sebagainormamasyarakatdan di analisisberdasarkanisidariputusantersebut (Conten Analysis) atau (DeskriptifKualitatif/Kuantitatif).Berdasarkanhasilpenelitian dasar hukum maupun alasan dari pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan sudah tepat dan jelas, sebagaimana dalam hal untuk mengajukan permohonan praperadilan sudah sesuai dengan ketentuanPasal 1 butir 10, Pasal 77, Pasal 79 KUHAP sertapasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.Adapun pertimbangan hokum oleh hakim dapat dibuktikan bahwa KSU MHyang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk Unit Simpan Pinjam dan memakai produk simpanan berjangka tidak memerlukan ijin dari Pimpinan Bank Indonesia bahkan OJK, dikarenakan KSU MH sudah berbadan hukum dan tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, berdasarkan hal tersebut maka penerapan pasal 46 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sertapasal 372 dan/atau 378 KUHP terhadap pemohon I dan suami pemohon II adalah tidak tepat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 11 Jan 2018 02:17
Last Modified: 11 Jan 2018 02:17
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36233

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo