UMM Institutional Repository

TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENGEMBALIAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42 / PUUXIII/ 2015

SYARIFUDDIN, M. FIKRY (2017) TINJAUAN NORMATIF TERHADAP PENGEMBALIAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42 / PUUXIII/ 2015. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mfikrysyar-47584-1-pendahul-n.pdf

Download (890kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mfikrysyar-47584-2-babi.pdf

Download (577kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mfikrysyar-47584-3-babii.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mfikrysyar-47584-4-babiii.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Penulisan hokum ini membahas tentang Pengembalian Hak Politik Mantan Narapidana di indonesia. Keikutsertaan mantan narapidana di dalam Pilkada memunculkan pro dan kontra terkait putusan Mahkamah Konstistusi yang dianggap membuka keran untuk keikutsertaan mantan narapidana di dalam menduduki jabatan Kepala Daerah. Sehingga ada dua hal yang dilihat penting oleh penulis yakni bagaimana pengaturan jaminan dan pembatasan hak politik mantan narapidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,dan juga konstitusionalitas keikutsertaan mantan narapidana dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pada penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) menurut UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwasanya pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam konteks berbangsa dan bernegara harus tunduk pada segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana diketahui pada pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah bahwasanya seorang mantan narapidana yang di jatuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara 5 Tahun atau lebih tidak boleh mencalonkan diri di dalam Pemilihan Kepala Daerah. Substansi ini dinilai penulis sudah sejalan dengan semangat konstitusi sehingga tak perlu di gugurkan normanya oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil dari penelitian hukum yang dilakukan penulis ialah, hak politik seharusnya hanya dapat di cabut dan di kembalikan oleh pengandilan bukan produk Perundang Undangan, dan dengan dibatalkan norma hukum dari Pasal 7 huruf g Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah maka secara otomatis Mahkamah konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 telah memperbolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, sehingga bukan suatu hal yang tidak mungkin jika Pilkada akan di menangkan oleh mantan koruptor ataupun mantan terpidana lainnya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 10 Jan 2018 03:28
Last Modified: 10 Jan 2018 03:28
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/36223

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo