UMM Institutional Repository

PROSES PEMBAHASAN RENCANA RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI SEKTOR JASA OLEH KOMISI VI DPR RI

Amelia, Mira (2017) PROSES PEMBAHASAN RENCANA RATIFIKASI PERJANJIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI SEKTOR JASA OLEH KOMISI VI DPR RI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-miraamelia-49121-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-miraamelia-49121-2-babi.pdf

Download (261kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-miraamelia-49121-3-babii.pdf

Download (299kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-miraamelia-49121-4-babiii.pdf

Download (303kB) | Preview

Abstract

Ratifikasi perjanjian internasional merupakan langkah penguatan hukum internasional dalam konteks hukum nasional setelah penandatanganan perjanjian internasional. Pada tanggal 13 November 2014, Pemerintah Indonesia telah menandatangani Agreement on Trade in Service Under the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nation and the Republic of India di Nay Pyi, Myanmar. Berdasarkan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, perjanjian internasional yang telah ditandatangani dapat diratifikasi setelah melakukan pembahasan bersama DPR. Setiap perjanjian internasional yang ditandatangani, wajib disampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama-sama. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori proses politik dan pendekatan teori sistem politik. Dimana dalam melakukan pembahasan terdapat peran dari pihak eksekutif dan legislatif dalam membuat keputusan terhadap rencana ratifikasi. Adapun hasil penelitian ini menggambarkan bahwa pembahasan rencana ratifikasi telah melewati proses yang cukup panjang. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebingungan dalam penempatan komisi, hingga akhirnya ditetapkan pada Komisi VI DPR RI. Dalam rangka rencana ratifikasi, DPR RI telah melakukan pembahasan di tingkat Komisi, yang dalam hal ini adalah Komisi VI. Pembahasan sudah dilakukan mulai tanggal 13 September 2016. Pembahasan yang telah dilakukan Komisi VI DPR RI belum menghasilkan sebuah keputusan. Selain itu juga, pembahasan ini terkesan lambat karena tidak adanya titik temu dari para pemangku kepentingan. Padahal, dalam melakukan pembahasan rencana ratifikasi Komisi VI DPR RI juga melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga penyedia jasa dan pakar akademisi. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pembahasan di Komisi VI DPR RI terkesan sangat lambat dan “tergantung” di DPR RI. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi tentang ratifikasi dari pihak eksekutif dan legislatif. Pemerintah seolah-olah mendesak untuk menyetujui melakukan ratifikasi. Namun Komisi VI DPR RI ingin melakukan pendalaman secara seksama agar memberikan sebuah keputusan yang baik. Pembahasan ratifikasi bukanlah hal yang dijadikan prioritas oleh DPR RI.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 07 Dec 2017 04:24
Last Modified: 07 Dec 2017 04:24
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/35910

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo