ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ( Studi Kasus Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial)

ALI PRAWIRA, SALMAN (2007) ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA ( Studi Kasus Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
ANALISIS_YURIDIS_NORMATIF_PENYELESAIAN_SENGKETA.pdf

Download (87kB) | Preview

Abstract

Objek penelitian sekaligus menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sengketa yang terjadi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial?. Bagaimana penyelesaian sengketa antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dengan melihat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006? Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan memakai model kepustakaan (Lybrary Research) yaitu usaha-usaha untuk menemukan, mengembangkan, mengkaji, kebenaran suatu pengetahuan, objek penelitian buku-buku pustaka, majalah, makalah, artikel, surat kabar tentang permasalahan yang sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini yang akan disusun dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisa dokrinal legal research/normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menilai adanya ketidak beresan dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan lembaga negara mengakibatkan multitafsir terhadap kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara tersebut. Sebagai kasus nyata yaitu sengketa kewenangan yang terjadi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial memiliki kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim yang diimplementasikan dalam bentuk pengawasan terhadap hakim disemua tingkat peradilan termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Akan tetapi Mahkamah Agung merasa dilangkahi dan merasa tidak tenang serta terusik dengan langkah-langkah yang diambil oleh Komisi Yudisial. Padahal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1 kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan. Atas dasar itulah Hakim Agung menilai tindakan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam hal pengawasan terhadap seluruh hakim bertentangan dengan konstitusi, sehingga pada perkembangannya sengketa kewenangan lembaga negara ini diselesaikan melalui jalur konstitusional meskipun mekanisme penyelesaian bukan dalam bentuk penyelesaian sengketa kewenangan melainkan judicial review yang dilakukan oleh Hakim Agung terkait dengan kewenangan yang dimiki oleh Komisi Yudisial yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 005/PUU-IV/2006 paling tidak memuat tiga poin yaitu a. Hakim Konstitusi tidak diawasi oleh Komisi Yudisial. b. Hakim Agung tetap diawasi oleh Komisi Yudisial. c. Pasal Pengawasan Undang-Undang Komisi Yudisial dibatalkan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa konflik yang terjadi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial diakibatkan adanya multitafsir berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial yang diberikan oleh Undang-Undang dalam hal pengawasan terhadap hakim disemua tingkatan termasuk Hakim Agung dan Hakim Konstitrusi sebagai implementasi dari rumusan pasal yang menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Yang pada akhirnya konflik ini di selesaikan melalui jalur hukum yaitu oleh Mahkamah Konstitusi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 01 May 2012 04:34
Last Modified: 01 May 2012 04:34
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3559

Actions (login required)

View Item View Item