DARISMAN, MUHAMMAD (2017) PEMILIHAN GUBERNUR DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE 2016-2021 (Studi Tentang Konflik antar Calon Gubernur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.
|
Text
jiptummpp-gdl-hidayat201-46341-1-pendahul-n.pdf Download (978kB) | Preview |
|
|
Text
jiptummpp-gdl-hidayat201-46341-2-babi.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Keyword : Pelaksanaan pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Utara, konflik pelaksanaan pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Utara Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pelaksanaan pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Utara, 2) Mengetahui konflik yang terjadi dalam pemilihan gubernur di Provinsi Kalimantan Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kaimantan Utara pada tanggal 9 Desember 2015. Subjek dalam penelitian ini adalah: 1) Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Utara, 2) Anggota KPU Provinsi Kalimantan Utara, 3) Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan 4) Masyarakat Kabupaten Bulungan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pelaksanaan pemilihan Gubernur di Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan sesuai dengan regulasi, baik pada saat pra pemilukada dan pelaksanaan pemilukada. Namun pasca pemilukada di Provinsi Kalimantan Utara terjadi konflik antar calon Gubernur. Para pendemo yang memprotes dan melakukan tindakan anarkis atas hasil keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara yang memenangkan pasangan Irianto Lambrie dan Udin Hianggio, mengakibatkan tiga mobil dan beberapa bangunan kantor gubernur Kalimantan Utara terbakar, saat pendemo memprotes hasil pilkada Kalimantan Utara di Tanjung Selor. Adapun saran dari permasalahan ini adalah: 1) Di butuhkan peran aktif KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawasi berlangsungnya pesta demokrasi di Indonesia. Demikian pula dengan partai politik sebagai wadah atau sarana pendidikan kepada masyarakat dan juga sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, 2) Masyarakat sebagai peserta pemilihan umum harus lebih cerdas serta memiliki kepekaan dalam menentukan setiap pemimpin-pemimpinnya. Tentunya kesadaran serta peran aktif masyarakat dalam keikut sertaan melalui sosialisasi-sosialisasi politik yang di lakukan oleh lembaga politik harus diapresiasi dan mampu bekerja sama, agar dapat terwujudnya cita-cita bangsa menuju demokrasi yang demokratis, yaitu kesadaran yang dibentuk oleh nilai-nilai kemanusiaan dan kepercayaan hukum.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | J Political Science > JS Local government Municipal government |
Divisions: | Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201) |
Depositing User: | Mr Ahmad Adi Husada |
Date Deposited: | 25 Jan 2017 07:39 |
Last Modified: | 25 Jan 2017 07:39 |
URI : | http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/34655 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |