UMM Institutional Repository

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Syaifullah, Mohammad Wirdan (2016) Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohammadwi-45764-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohammadwi-45764-2-babi.pdf

Download (655kB) | Preview

Abstract

Keyword : Kedudukan DPD, Fungsi Legislasi DPD, UUD NRI 1945. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah sebuah lembaga perwakilan seperti halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. Pembentukan DPD dilakukan melalui perubahan ketiga UUD 1945. Dengan lahirnya DPD sistem perwakilan di Indonesia dipastikan tidak lagi menggunakan sistem satu kamar (unikameral) namun lebih mengarah menjadi sistem parlemen dua kamar (bikameral). Jika DPR merupakan representasi politik, sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi teritorial atau regional. Namun dalam prakteknya polemik tentang kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif menjadi persoalan utamanya dalam fungsi legislasi yang tidak sama dengan DPR sehingga tidak mencerminkan prinsip check and balance di parlemen. Obyek dari penelitian ini adalah kedudukan dewan perwakilan daerah sebagai lembaga legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan rumusan masalah: (1) bagaimana kedudukan dewan perwakilan daerah sebagai lembaga legislatif ditinjau dari landasan terbentuknya DPD? (2) Bagainmana refungsionalisasi dewan perwakilan daerah dalam proses pembentukan undang-undang?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif ditinjau dari landasan terbentuknya DPD dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Untuk mengkaji dan melakukan analisa terhadap fungsi legislatif dewan perwakilan daerah (DPD) dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (legal research). Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat perihal permasalahan yang akan dikaji berdasarkan analisa yang diuji dengan norma-norma, kaidah-kaidah serta regulasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan mencermati landasan terbentuknya DPD kemudian dikomparasikan dengan norma yang tertuang dalam UUD NRI 1945 terkait kelembagaan DPD sebagai lembaga legislatif dan fungsi salah satu fungsi utamanya yaitu legislasi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 14 Nov 2016 07:14
Last Modified: 14 Nov 2016 07:14
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/34436

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo