PENGGUNAAN KUHP OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS YANG DILAKUKAN WARTAWAN / MEDIA CETAK (Studi tentang Penyelesaian Delik Pers Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pasca berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers )

ADMINTO, TEGUH (2007) PENGGUNAAN KUHP OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS YANG DILAKUKAN WARTAWAN / MEDIA CETAK (Studi tentang Penyelesaian Delik Pers Oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pasca berlakunya Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
PENGGUNAAN KUHP OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN DELIK PERS YANG DILAKUKAN WARTAWAN MEDIA CETAK.pdf

Download (162kB) | Preview

Abstract

Persoalan penyelesaian Delik Pers masih menjadi perdebatan yang belum berujung sampai saat ini. Hal yang paling mendasar adalah tidak digunakannya Undang-undang Pers dalam penyelesaian delik pers oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman. Latar belakang itulah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyelesaian kasus delik pers di Pengadilan Negeri Sleman. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan mengenai bagaimana mekanisme penyelesaian delik pers oleh hakim di Pengadilan Negeri Sleman pasca pemberlakuan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan dasar pertimbangan apa saja yang melatarbelakangi hakim tidak menggunakan undang-undang pers untuk menyelesaikan delik pers tersebut. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan mekanisme penyelesaian delik pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Dasar Pertimbangan Hakim yang lebih menggunakan pasal-pasal dalam KUHP daripada menggunakan undang-undang pers pada penyelesaian delik pers yang ditangani di Pengadilan Negeri Sleman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Yuridis Sosiologis (Socio Legal Research), yaitu dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data primer adalah dengan cara wawancara kepada hakim-hakim yang menangani kasus delik pers di Pengadilan Negeri Sleman. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari literatur, dokumentasi, peraturan perundangan dan lain sebagainya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan Deskriptis Kualitatif. Berdasarkan penelitian, maka diperoleh hasil bahwa penyelesaian kasus delik pers di Pengadilan Negeri Sleman tidak menggunakan mekanisme yang ada dalam undang-undang pers. Hakim yang menangani kasus tersebut memberikan vonis hukuman penjara selama sembilan bulan kepada terdakwa yang merupakan Wartawan Radar Jogja dengan telah bersalah melanggar pasal 310 ayat (2) jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang menista dengan tulisan secara berlanjut, sehingga terjadi penyimpangan pada azas Lex Specialis Derogat Legi Generalis oleh hakim. Penyelesaian kasus delik pers yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Sleman tidak menggunakan mekanisme menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hakim masih menganggap undang-undang pers bukanlah Lex Specialis Derogat Legi Generalis, sehingga majelis hakim mengenyampingkannya. Karena didalam undang-undang tidak disebutkan bahwa undang-undang tersebut lex specialist, dan juga didalamnya tidak mengatur mengenai pencemaran nama baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Zainul Afandi
Date Deposited: 30 Apr 2012 08:34
Last Modified: 30 Apr 2012 08:34
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3429

Actions (login required)

View Item View Item