UMM Institutional Repository

Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berasal Dari Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan Pandaan - Malang di Kabupaten Malang)

Mu'minin, Ahmad Darko Amiril (2016) Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terkait Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Berasal Dari Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Proyek Pengadaan Tanah Untuk Jalan Bebas Hambatan Pandaan - Malang di Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ahmaddarko-45662-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ahmaddarko-45662-2-babi.pdf

Download (328kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah wakaf ditinjau dari perspektif hukum islam dan hukum positif serta kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang berasal dari tanah wakaf dalam Proyek Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Pandaan - Malang di Kabupaten Malang. Metode penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan melihat penerapan hukum di dalam praktek pada lembaga terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang mendeskripsikan situasi atau kawasan secara sistematis, faktual dan aktual. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, Implementasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf apabila ditinjau dari perpektif hukum Islam. Apabila dilihat dari syarat yang ada pada ayat (1), (2) dan (3) maka Pasal ini menggunakan pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang berpendapat bolehnya alih fungsi tanah wakaf dengan syarat. Sedangkan apabila ditinjau dari hukum positif. Pelaksanaaan di lapangan sudah sesuai akan tetapi terdapat hambatan terkait pelaksanaan ayat (2) yang mengharuskan izin tertulis dari Menteri dan BWI sehingga terkadang menghambat dan memperpanjang waktu pelaksanaan proyek. Kedua, Kasus pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap tanah wakaf dalam Proyek Pengadaan Tanah untuk Jalan Bebas Hambatan (tol) Pandaan - Malang di Wilayah Hukum Kabupaten Malang sebagai Wilayah Hukum Kabupaten Malang terdapat 6 kasus yaitu 1 kasus di Desa Bedali, 1 kasus di Desa Sidodadi, 2 kasus di Desa Baturetno, 1 kasus di Desa Tirtomoyo dan 1 kasus di Desa Asrikaton.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) (74230)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 02 Nov 2016 08:26
Last Modified: 31 Jan 2018 03:30
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/34184

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo