ABDUL, KARNAIN (2007) Strategi Non Government Organization (NGO) dalam Advokasi Sosial (Studi di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Preview

Text Strategi_NonGovernment_Organization.pdf Download (148kB) | Preview

Abstract

Perubahan dan kemajuan suatu masyarakat sangat erat hubungannya dengan dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum yang berkembang di negara tersebut. Indonesia merupakan negara berkembang secara radikal, setelah menempuh proses panjang, dalam upaya untuk mebebaskan kehidupan dalam negara ini dari represi sistem kekuasaan yang otoriter. Alam reformasi telah mengantarkan Indonesia dari tradisi status quo politik, yang berjalan sejak tiga pulu tahun dibawa kekuasaan rezim orde baru. Organisasi masyarakat sipil (NGO) sebagai agen transmisi perubahan pada masyarakat, tentu terasa bebas dari kondisi yang otoriter tersebut, kekuasaan yang represif tidak mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat sipil. Maraknya masalah pelangaran atas hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia sejak masa rezim orde baru hingga rezim yang berkuasaan pada masa reformasi, pemerintah mempraktekan prodak kebijakan yang represif terhadap rakyat. Usaha penegakan atas hakhak masyarakat sipil terutama berkaitan dengan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak ini telah menjadi nilai asasi dalam diri setiap individu manusia, keluhuran nilai hak yang harus diperjuangkan dan dihormati oleh siapapun baik oleh negara atau perseorangan. Kondisi inilah menjadi spirit bagi agenagen masyarakat sipil untuk melakukan perjuangan secara trasformatif terhadap kasuskasus pelangaran hak dasar masyarakat. Organisasi nonpemerintah hadir sebagai kritik atas maraknya pelangara hakhak dasar masyarakat dan mendorong ada keadilan sosial dan ekonomi pada masyarakat. LBH Surabaya bendiri untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh masyarakat sipil di daerah Jawa Timur. Dengan melakukan pembelaan ini LBH Surabaya mengunakan konsep pembelaan hukum secara sosiologis dan politik yang dikenal dengan gerakan advokasi sosial. Komunitas masyarakat sipil yang menjadi basis advokasi LBH Surabaya ialah komunitas miskin kota, Buruh dan Tani. Dalam narasi singkat ini berdasarkan hasil peneltian dan analisa, LBH Surabaya dalam melakukan advokasi sosial, membutuhkan instrumen dasar yang menjadi kekuatan advokasi LBH ialah strategi advoakasi sosial yang kuat. LBH Surabaya telah membangun basis advokasi sejak puluhan tahun, strategi yang digunakan dalam melakukan advokasi sosial yang diperoleh dalam hasil penelitian ini ialah pertama pendidikan hukum kritis atau bantuan hukum struktural pada masyarakat akar rumput, dalam strategi lebih mengedepankan pendidikan trasfomatif untuk membentuk kesadar kritis pada masyarakat basis, seperti komunitas miskin (PKL, Buruh dan Tani). Strategi advokasi yang digunakan dalam proses ini tidak melalui jalur peradilan melainkan akses hukum alternatif dengan konsep nonlitigas atau memperjuangkan keadilan hukum melalui tindakan praksis sosial. Strategi advokasi nonlitigasi mengedepankan beberapa fundamen penting, proses advokasi dilakukan harus, a)mengedepankan aspek pendidikan, baik pendidikan hukum, politik dan sosial; b) usaha untuk membangun kesadaran kritis pada basis masyarakat sipil sebagai landasan ideologi untuk melakukan advokasi; c) mengunakan advokasi secara terbuka dengan membuka ruang partisipasi, trasparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat; d) melibatkan masyarakat dalam proses advokasi sosial. Strategi nonlitigas yang diterapkan antara lain, melalui prosesproses politik dan birokrasi, proses sosialisasi, proses mobilisasi, analisis sosial dan memberikan pendidikan land reform pada komunitas Tani di desa. Dari rangkaian strategi yang digunakan oleh LBH Surabaya, lebih besar membuka ruang pendidikan pada masyarakat basis. Strategi land reform digunakan untuk medorong terjadinya trasformasi pendidikan, akan hakhak kepemilikan tanah pada masyarakat Tani. Tanah telah masuk dalam diri Petani itu sendiri, maka siapapun tidak mempunyai hak untuk melakukan pemaksaan terhadap Petani untuk merampas hak asasinya. Land reform harus menjadi pijakan dasar bagi Tani untuk lebih memahami fungsi tanah secara konstitusional maupun secara sosial. Membangun advokasi sosial juga membutuhkan kekuatan basisi yang terkonsolidasikan secara sistematis. Untuk membutuhkan kekuatan pada basisi akar rumput LBH Surabaya mengunakan strategi pengorganisasian basis. Basisi komunitas miskin kota, Buruh dan Tani harus dihimpun kedalam bentuk organisasi, sehingga dapat memiliki kekuatan secara kuatitatif, mampu melakukan tekanan secara politik pada negara (pemerintah) memiliki posisi tawar dengan negara. Basis yang kuat ialah harapan yang dibutuhkan dalam membangun gerakan sosial yang lebih luas. Strategi yang digunakan ialah, melakukan pendidikan terhadap simpulsimpul komunitas masyarakat akar rumput, mendorong terjadinya perubahan paradigma pada basis yang terididikan. Membentuk masyarakat paralegal (masyarakat sadar hukum). Disamping mengunakan stategi pengorganisasian basis LBH juga membuka relasi peradilan pada masyarakat akar rumput dengan mendorong menyelesaikan kasus melalui lembaga HAM dan HAM Ad Hoc, institusi peradilan dapat dilakukan oleh basis akar rumput dengan mendorong kasuskasus pelangaran HAM dari lembanga peradilan, baik ditingkat lokal, regional, nasional bahkan dapat melakukan tuntutan pembelaan pada mahkamah internasional. Analisis hasil penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini. Advokasi bukanlah proses hukum yang dikenal secara luas. Pandangan advokasi seperti ini tidak dapat melihat dalam spektrum yang lebih luas tetang apa sebenarnya advokasi, advokasi sosial ialah sebuah tindakan individu yang lahir secara kritis untuk meperjuangkan haknya yang ditindas. Advokasi sosial memiliki unsur-unsur secara sosiologi maupun politik, maka organisasi nonpemerintah merupakan institusi politik sekaligus sebagai piranti demokras dan masyarakat sipil yang konsen terhadap advokasi kebijakan dan advokasi kasus hukum. Kajian politik yang komprehensif dapat dijumpai pada gerakangerekan LBH sebagai kelompok kepentingan dan kelompok penekan yang secara sadar mampu berkipra secara luas dalam mendorong terjadinya perubahan sosial yang mengutamakan keadilan sosial dan ekonomi serta saling menghargai hakhak dasar atara sesema manusia.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions:	Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User:	Zainul Afandi
Date Deposited:	30 Apr 2012 06:55
Last Modified:	30 Apr 2012 06:55
URI :	http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3405

Actions (login required)

View Item