UMM Institutional Repository

PERGESERAN FUNGSI CAMAT PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

HUTONI, MOHAMMAD SHODIQ (2016) PERGESERAN FUNGSI CAMAT PASCA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohammadsh-44726-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohammadsh-44726-2-babipdf.pdf

Download (866kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran tugas pokok dan fungsi camat terhadap desa serta permasalahan yang dihadapi setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, bagaimana ketika di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa menjadi bagian pemerintahan daerah, secara hirarki kepemerintahannya, desa dibawah kecamatan. Akan tetapi setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa tersebut maka ada pergeseran serta perubahan dalam fungsi pemerintahan, salah satunya adalah kecamatan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya camat harus berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku, baik peraturan daerah maupun peraturan bupati, sehingga tugas pokok dan fungsinya akan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitia ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu digeneralisasikan melalui reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tentang pergeseran tugas, pokok dan fungsi camat pasca dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: a. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh kepala desa atas rekomendasi dari Camat, b. Verifikasi dan validasi pengajuan dan penyaluran ADD dilakukan Kepala Desa dengan Camat, c. Proses pengurusan administrasi kependudukan dilakukan di Kecamatan, d. Bentuk koordinasi atas sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat melalui Konferensi yang diadakan di Balai Kecamatan Diwek bersama aparatur Desa. Permasalahan yang dihadapi yaitu: a. Penyesuaian terhadap peraturan perundang yang baru, b. Sering tidak hadirnya aparat desa dalam konferensi sehingga instruksi yang diberikan bupati tidak tersampaikan, c. Sering telatnya desa dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaran pemerintahan desa. Dari hasil penelitian tersebut diambil kesimpulan bahwa ada pergeseran dan perubahan terkait tugas pokok dan fungsi camat dalam kaitannya terhadap desa setelah dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya camat cepat menyesuaikan terkait sebagian pelimpahan yang diberikan bupati kepada camat serta camat harus tegas terhadap desa dalam hal penyampaian laporan pertanggung jawaban desa meskipun sebagai unsur pembina dan pengawas bukan sebagai kepala wilayah agar tidak menghambat sebagian tugas dan fungsinya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 19 Oct 2016 04:29
Last Modified: 19 Oct 2016 04:29
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33805

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo