UMM Institutional Repository

Pengembangan Kawasan Perkotaan Kraksaan Sebagai Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo

HIDAYATULLAH, RAHMAT KASTUM (2016) Pengembangan Kawasan Perkotaan Kraksaan Sebagai Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rahmatkast-44748-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rahmatkast-44748-2-babi.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik terus berbenah untuk selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kabupaten Probolinggo pun demikian. Salah satu pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur ini tak hentinya berusaha menyediakan pelayanan publik yang baik dan optimal bagi masyarakatnya. Salah satu bentuk pelayanan yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah menyediakan ibu kota dan pusat pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Sejak kabupaten ini berdiri setahun setelahnya tidak memiliki sebuah ibu kota definitif yang dimanfaatkan untuk memusatkan proses pemerintahan. Hal tersebut terjadi karena yang awalnya adalah ibu kota berpindah menjadi kota administratif yang dapat menjalankan pemerintahnya sendiri. Sejak itu juga Kabupaten Probolinggo tidak memiliki ibu kota karena secara otomatis wilayah ibu kota sebelumnya menjadi wilayah kota administratif Kota Probolinggo. Tidak sampai disitu, ditahun 2000-an Kabupaten Probolinggo tak kunjung juga mempunyai ibu kota. Permasalahanpun terjadi diantaranya adalah pelayanan pemerintah tidak lagi optimal, investasi yang berjalan lambat karena tidak ada kejelasan ibu kota, pusat perekonomian malah terpusat di Kota Probolinggo bukan di kabupaten, dan adanya dorongan dari elemen masyarakat yang menginginkan pemindahan. Semenjak polemik tersebut muncul akhirnya pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pemindahan. Kemudian pada tahun 2010 ditetapkan peraturan pemerintah (PP) nomor 02 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo Dari Wilayah Kota Probolinggo Ke Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Setelah adanya PP tersebut maka pembangunan dan pengembangan terus dilakukan oleh pemerintah kabupaten probolinggo agar pelayanan dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode dekriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana untuk mendapatkan data dilakukan wawancara dan observasi pada badan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Probolinggo. Kemudian analisa data diperoleh dari sumber primer dan sekunder berupa arsip dan kepustakaan yang terkait. Teori yang digunakan adalah teori konsentris Burgess dan teori good urban governance oleh UN Habitat, dimana keduanya menitikberatkan pada penataan kota dan pemerintahan yang baik. Pengembangan ibu kota dan pusat pemerintahan sebuah kabupaten amatlah penting. Sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan mempunyai beragam tuntutan yang dari tahun ke tahun terus beragam. Ibu kota dan pusat pemerintahan merupakan sarana bagi pemerintah untuk memusatkan proses pemerintahan yang diharapkan berdampak pada pelayanan publik yang semakin baik. Pelayanan menjadi prioritas dari terbangunnya sebuah ibu kota karena pada wilayah perkotaan kita dapat menemukan pusat-pusat kegiatan masyarakat. Mulai dari pusat pendidikan, pusat perekonomian sampai pusat kesehatan. Dari beragamnya kegiatan masyarakat yang terpusat pada wilayah perkotaan, maka pemerintah juga harus selalu melakukan pengembangan pada berbagai sektor. Kota Kraksaan sebagai ibu kota baru mempunyai banyak beban yang harus segera diselesaikan, selain pemindahan fasilitas pemerintahan Kota Kraksaan juga harus membangun fasilitas perkotaan, diantaranya taman-taman kota, ruang terbuka hijau, serta berbagai fasilitas perkotaan lainnya. Pembangunan sistem kota juga harus memperhatikan penataan kota yang baik, diantaranya mengatur zona-zona pusat kegiatan serta membangun citra kota yang baik, yakni fasilitas dan pemerintahan. Pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan sampai saat ini masih terus berlangsung, karena ketersediaan fasilitas pemerintahan dan perkotaan belum lengkap. Pengembangan akan dilakukan dalam 10 tahun kedepan. Kendala dalam pengembangan ibu kota Kabupaten Probolinggo diantaranya adalah dokumen perencanaan berupa rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan yang masih dalam proses pengesahan oleh pemerintah pusat. Kami sebagai peneliti merekomendasikan kepada pemerintah setempat untuk segera melaksanakan masterplan perencanaan pengembangan yang telah tertuang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) serta rencana detail tata ruang perkotaan (RDTR) Kraksaan agar pelayanan kepada masyarakat cepat terpenuhi.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 19 Oct 2016 04:20
Last Modified: 19 Oct 2016 04:20
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33803

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo