UMM Institutional Repository

Kesiapan Kota Malang Menuju Kota Ramah Hak Asasi Manusia (Human Rights City)

Kurnia, Rizki Ageng (2016) Kesiapan Kota Malang Menuju Kota Ramah Hak Asasi Manusia (Human Rights City). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rizkiageng-44722-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rizkiageng-44722-2-babi.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang menjadikan pemenuhan dan penegakkan HAM sebagai nilai-nilai dasar dalam tata kelola pemerintahan daerah. Gagasan ini muncul sebagai suatu konsep yang disebut sebagai Kota Ramah HAM (Human Rights City). Konsep ini muncul dan telah dikembangkan secara global oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia dengan tujuan untuk membumikan HAM di tingkat daerah. Tanggung jawab untuk menegakkan dan melindungi HAM tidak lagi hanya diberikan kepada pemerintah pusat atau Komisi Nasional HAM, tetapi juga diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat dari diterapkannya sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Berkaitan dengan penegakkan HAM, pemerintah Indonesia sebenarnya telah menetapkan berbagai peraturan, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) Tahun 2015-2019, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 25 Tahun 2013 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. Namun demikian, adanya aturan-aturan ini belum membuat pemenuhan HAM benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Pemerintah daerah terkesan menunggu arahan dari pusat dalam rangka menjalankan HAM di daerah dan hanya menjadikan HAM sebagai predikat yang melekat atas penilaian-penilaian indikator yang kurang menyeluruh, tanpa benar-benar mengintegrasikan HAM ke dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Padahal di sisi lain, pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, dan jaminan terhadap kelompok-kelompok rentan seperti anak, disabilitas, dan lansia sangat penting untuk segera diwujudkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana urgensi penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis HAM menuju Kota Ramah HAM (Human Rights City) di Kota Malang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah instansi di lingkungan pemerintahan Kota Malang yang dapat saling berintegrasi untuk mewujudkan Kota Ramah HAM, yaitu Dinas Pendidikan Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Sosial Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang. Lokasi penelitian bertempat di Kota Malang yang terdiri dari instansi yang telah disebutkan di atas. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data meliputi uji kredibilitas data yakni terdiri dari dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan triangulasi. Berdasarkan temuan di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Malang belum secara optimal mengarah pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Sektor-sektor dasar seperti pendidikan dan kesehatan yang berkualitas masih belum dapat dinikmati oleh semua elemen masyarakat. Pelayanan publik yang mendasar juga belum dilaksanakan secara efektif, selain juga infrastruktur ruang publik yang masih belum menjangkau disabilitas secara optimal. Jaminan kesejahteraan lansia dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) juga masih cukup jauh untuk dikatakan baik dan layak. Komitmen Pemerintah Kota Malang untuk menjadikan HAM sebagai basis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat diperlukan sebagai langkah awal mengintegrasikan HAM ke dalam setiap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sehingga dengan begitu dapat dirumuskan suatu aturan yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk menjalankan pemenuhan dan perlindungan HAM dibawah naungan pelembagaan Kota Ramah HAM.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 19 Oct 2016 02:34
Last Modified: 19 Oct 2016 02:34
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33789

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo