UMM Institutional Repository

PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN INDUSTRI ASURANSI DI KOTA MALANG"

Kurniawan, Dedy Cahya (2016) PERAN PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN INDUSTRI ASURANSI DI KOTA MALANG". Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dedycahyak-42535-1-pendahul-n.pdf

Download (800kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dedycahyak-42535-2-babi.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Peneliti memilih objek penelitian di asuransi dengan alasan bahwa asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (un-sought goods). Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini yang menitik beratkan pada peran pengawasan otoritasi jasa keuangan terhadap kinerja perusahaan asuransi di Kota Malang, maka jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lokasi penelitian yaitu kantor Otoritas Jasa Keuangan kota Malang, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik analisa data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan OJK terkait dengan Industri Asuransi, dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa status kelembagaan/ institusional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang berada di luar Pemerintah, yang mempunyai makna bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah/ eksekutif, namun demikian pada hakikatnya OJK merupakan otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan otoritas moneter. Oleh karena itu untuk kelancaran pelaksanaan tugas, OJK memerlukan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut yaitu pejabat Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia secara ex-officio di dalam keanggotaan Pimpinan/Dewan Komisioner OJK. (2) Mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan OJK sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas operasinal asuransi sebagai mana yang tercantum di undang-undang OJK bahwa OJK dapat menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. (3) Capaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan: (a) terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; (b) serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Kebijakan OJK telah dilaksanakan secara transparan dan terbuka sehingga dapat menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat waktu, hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mematuhi perundang-undangan yang berlaku yang akhirnya hal tersebut dapat menjadikan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dapat terjaga dengan baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kebijakan OJK terkait dengan Industri Asuransi, adalah lembaga independen yang berada di luar Pemerintah, pada hakikatnya OJK merupakan otoritas pengatur dan pengawas di sektor jasa keuangan. Mekanisme pelaksanaan pengawasan yang dilakukan OJK sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas operasinal asuransi bahwa OJK dapat menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 19 Oct 2016 02:20
Last Modified: 19 Oct 2016 02:20
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33787

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo