UMM Institutional Repository

Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia”. (Studi pada Dinas Pertambangan dan Energi, Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)

Arief, Septian Rosman (2016) Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia”. (Studi pada Dinas Pertambangan dan Energi, Tana Paser, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-septianros-43767-1-pendahul-n.pdf

Download (445kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-septianros-43767-2-babi.pdf

Download (266kB) | Preview

Abstract

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Paser, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga yang handal dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya, termasuk penerapan good governance. Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Paser perlu melakukan pengawasan terhadap pelarangan perusahaan pertambangan dalam mengolah hasil tambang batubara dalam bentuk bahan mentah karena dampak yang akan diterima oleh Negara dengan memberlakukan peraturan pelarangan perusahaan pertambangan untuk mengirim hasil produksinya keluar negeri dalam bentuk bahan mentah. Seperti yang dilakukan PT. Kideco sebagai perusahaan nomor tiga terbesar setelah KPC Sangata Kaltim dan PT Adero sebagai kompetitor yang bergerak diusaha yang sama, menambah daftar pertumbuhan perusahaan batubara di Kalimantan Timur. Banyaknya hasil tambang yang dihasilkan berpeluang untuk menguntungkan Negara, namun pada praktiknya perusahaan belum mampu memberikan nilai jual lebih meningkat pada saat batubara diekspor keluar negeri. Dalam menyikapi hal tersebut, kemudian Pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah dan kebijakan untuk memastikan efektivitas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara (Minerba). Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara? 2) Apa saja faktor penghambat implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di PT. Kideco Jaya Agung?. Sedangkan tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 2) Untuk mengetahui factor penghambat implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di PT. Kideco Jaya Agung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun penelitian ini dilakukan yaitu di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser. Yang menjadi subyek penelitian ialah: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Paser dan Marketing ekspor tambang PT. Kideco Jaya Agung. Analisis menggunakan analisis interaktif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil data yang diperoleh (1). Bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 adalah dengan mengontrol usaha pertambangan, petama membatalkan pelarangan ekspor mineral mentah, kedua menggelar dialog komprehensif antara pengusaha, pemerintah, dan DPR ketiga memperpanjang izin ekspor mineral mentah, keempat menyiapkan sarana dan infrastruktur listrik pendukung pertambangan dan kelima membuat regulasi tentang tata ruang terkait pembangunan smelter. Karena kerusakan yang diakibatkan oleh pertambangan batubara sudah dimulai sejak awal rantai kepemilikannya. Penambangan batubara juga menyebabkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki terhadap tanah masyarakat, sumber air, udara, dan juga membahayakan kesehatan, keamanan, dan penghidupan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan. (2) Faktor penghambat implementasi undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara di PT. Kideco Jaya Agung adalah masih terjadi kecurangan dari pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi dalam mengolah dan memurnikan barang tambang mentah hasil produksinya dengan kadar kemurnian yang sangat rendah hanya untuk lolos dari UUNo 4 Tahun 2009 dan menghindari pajak ekspor yang besar. Kata “pemurnian”disini harus dipertegas dengan tingkat kadar pemurnian yang jelas dan standar yang baik untuk selanjutnya diatur dalam Undang–Undang atau ketetapan pemerintah. Faktor tersebut bukan hanya penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi, tetapi juga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Apabila pemerintah tidak mempertimbangkan faktor keekonomian, maka suatu kebijakan sulit untuk dilaksanakan karena akan tidak menguntungkan bagi dunia usaha.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 18 Oct 2016 09:16
Last Modified: 18 Oct 2016 09:16
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33771

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo