IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNGTUNAI (BLT) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN(Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur )

Haidir, Muhamad (2009) IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNGTUNAI (BLT) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN(Studi pada Desa Rensing Kec. Sakra Barat Kab.Lombok Timur ). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
IMPLEMENTASI_PROGRAM_BANTUAN_LANGSUNGTUNAI.pdf - Published Version

Download (89kB) | Preview

Abstract

Permasalahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) banyak memunculkan pro kontra dalam masyarakat, yang semestinya disertai langkah-langkah rasional dalam situasi dan kondisi saat ini. Walau kita menyadari bahwa BLT bukanlah langkah terbaik, karena memang tidak segera membangkitkan daya beli masyarakat. BLT hanya merupakan pemberian kompensasi secara tunai akibat kebijakan pengurangan subsidi BBM. Tapi menarik kembali dana tunai dari kantong-kantong kemiskinan bukan langkah strategis, di tengah terpuruknya daya beli masyarakat, dimana dananya sudah dialokasikan. Oleh karena itu yang penting, kesalahan-kesalahan pada program BLT tahap berikutnya harus diperbaiki, dari sistem pendataan, distribusi, dan ada upaya serius meredam konflik horizontal. Dari permasalahan ini mendorong penulis untuk lebih jauh meneliti tentang bagaimana implementasi program BLT dalam upaya membantu masyarakat miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi pemikiran dalam membantu meringankan beban kemiskinan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Bahwa implementasi kebijakan program BLT di Desa Rensing masih kurang maksimal. Oleh karena itu diperlukan informasi yang jelas mengenai BLT, khususnya bagi yang berhak menerimanya. Karena selama ini seringkali terjadi kerancuan dalam pendataannya proses pemetaan sasaran program memang seharusnya diberikan kuasa pada pemerintah paling bawah untuk mewaspai kerancuan dalam proses pemetaannya. Disamping itu proses verfikasi masih memakai sistem senyataannya jadi masyarakat yang dapat dana BLT seringkali tidak dapat BLT. (2) Latarbelakang terjadi implementasi yang menyimpang dalam program Bantuan Langsung Tunai di Desa Rensing adalah pihak kecamatan belum bisa turun langsung untuk memastikan siapa yang berhak menerima BLT sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah dicantumkan. Disamping itu seharusnya aparat yang berwenang lebih fokus dalam melihat kelompok sasaran yang mendapatkan BLT. (3) Akuntabilitas implementasi BLT kurang profesional mengingat mekanisme penyaluran yang kurang sesuai dengan program dan tata cara yang telah ditentukan, sehingga dalam penyalurannya terkesan pragmatis. Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan program BLT di Desa Rensing masih kurang maksimal. Disamping itu proses pendataan masih memakai sistem senyataannya jadi masyarakat yang dapat dana BLT seringkali tidak dapat BLT. Disamping itu pihak kecamatan belum bisa turun langsung untuk memastikan siapa yang berhak menerima BLT sesuai dengan kriteria kemiskinan yang telah dicantumkan. Dari hasil penelitian ini diharapkan sedapat mungkin kebijakan pemerintah tentang program ini dapat memunculkan terobosan inovatif untuk membuat kesejahteraan warga miskin semakin meningkat, baik SDM nya maupun produktivitasnya, sehingga secara tidak langsung kebijakan BLT ini akan memiliki misi pendidikan kepada rakyat. Efisiensi yaitu layanan oleh aparatur desa terkait dengan pemberian BLT diharapkan dapat memunculkan terobosan inovatif untuk membuat layanan semakin cepat, tepat dan merata bagi warga miskin. Aspek sarana yaitu layanan terhadap masyarakat (warga misikin) hendaknya dapat memunculkan terobosan inovatif yang menyangkut secara langsung kepentingan masyarakat khususnya warga miskin, dari tiga saran ini maka kebijakan pemerintah yang akan datang diharapkan dapat betul-betul menyentuh masyarakat miskin dengan secara jelas mengetahui profil kemiskinan, sehingga dalam proses pendataan tidak terkesan berpihak.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > J General legislative and executive papers
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience
Depositing User: Anwar Jasin
Date Deposited: 30 Apr 2012 04:32
Last Modified: 30 Apr 2012 04:32
URI: http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/3374

Actions (login required)

View Item View Item