UMM Institutional Repository

Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Klausula Kuasa Mutlak dalam Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Notaris/PPAT Ratna Mutia Marhaeni, SH., M.Kn dan Nurhadi, SH Kabupaten Lamongan)

Fijihadi, Ayaturrohmah (2016) Analisa Hukum Terhadap Keberadaan Klausula Kuasa Mutlak dalam Ikatan Jual Beli Hak Atas Tanah (Studi di Kantor Notaris/PPAT Ratna Mutia Marhaeni, SH., M.Kn dan Nurhadi, SH Kabupaten Lamongan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ayaturrohm-44371-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ayaturrohm-44371-2-babi.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Keyword : Kuasa Mutlak, Ikatan Jual Beli, IJB Proses pembuatan Ikatan Jual Beli (IJB) di latar belakangi oleh proses jual beli secara perdata terhadap obyek HAT/sebagian dari HAT yang perlu dilakukan oleh para pihak yang masih dalam pengurusan pemecahan sertifikat. IJB tersebut dibuat dengan proses dan klausula-klausula yang khusus. Praktek pembuatan IJB dengan kuasa mutlak tersebut diatas rawan terhadap masalah, jika terjadi wanprestasi pembayaran maupun kesalahan proses pemecahan sertifikat. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1.apa saja yang dapat menjadi latar belakang dibuatnya IJB dengan kuasa mutlak,2.bagaimana proses pembuatan IJB dengan kuasa mutlak dari latar belakang masing masing pihak pihak pembuatnya,3.apa saja yang menjadi isi perjanjian dalam IJB dengan kuasa mutlak,4.bagaimana proses balik nama HAT dengan Akta jual beli PPAT yang di dasarkan pada IJB dengan kuasa mutlak Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis serta metode pendekatan yuridis sosiologis, sumber data primer diperoleh dari interview langsung pada Notaris/PPAT di kab.lamongan, dan sumber data sekunder di dapat dari Studi Pustaka terhadap literature-literature. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat diambil kesimpulan para pihak yang biasanya minta di buatkan IJB dengan kuasa mutlak di kantor notaris/PPAT di kab.lamongan adalah Developer (perusahaan) dan Perorangan yang masih dalam proses pemecahan sertifikat. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1982 serta PP No.24 tahun 1997 penggunaan IJB dengan kuasa mutlak telah di larang. Namun, dalam Surat Dirjen Agraria Atas Nama Menteri Dalam Negeri RI No.594/403/AGN, tanggal 31 Maret 1982 ada persyaratan tertentu dimana penggunaan kuasa mutlak di perbolehkan di cantumkan dalam IJB. Proses balik nama HAT atas dasar IJB dengan kuasa mutlak secara garis besar adalah sebagai berikut, pihak yang sepakat membuat IJB,kemudian penandatanganan AJB dan balik nama SHM di BPN. Dari kesimpulan tersebut maka di sarankan agar notaris, dalam membuat IJB harus di tegaskan kata kata yang menghubungkan kuasa mutlak dalam kuasa menjual nya dengan IJB sebagai perjanjian pokok nya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 10 Oct 2016 09:46
Last Modified: 10 Oct 2016 09:46
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33281

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo