UMM Institutional Repository

PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG KEDEWASAAN SESEORANG DALAM PELAYANAN PERTANAHAN SETELAH TERBITNYA SE MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 4/SE/I/2015 (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang)

HANDAYANI, DWI FITRI (2016) PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG KEDEWASAAN SESEORANG DALAM PELAYANAN PERTANAHAN SETELAH TERBITNYA SE MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 4/SE/I/2015 (Studi di Kantor Pertanahan Kota Malang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dwifitriha-43164-1-pendahul-n.pdf

Download (350kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dwifitriha-43164-2-babi.pdf

Download (789kB) | Preview

Abstract

Keyword : Maturity, Ministry of Land., : Kedewasaan, Pelayanan Pertanahan. Baru-baru ini kementerian Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Indonesia mengeluarkan produk berupa Surat Edaran No.4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan yang memberikan terobosan terkait dengan pelayanan Pertanahan. Dalam hal pelayanan Pertanahan, diatur bahwa batasan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah. Namun dalam surat edaran ini tidak dijelaskan perbuatan hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh orang yang disebut dewasa yaitu orang yang berusia paling kurang 18 tahun atau sudah kawin. Penelitian ini mengambil rumusan masalah apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum di dalam SE No. 4/SE/I/2015 dan bagaimana pelaksanaan ketentuan tentang kedewasaan seseorang dalam pelayanan pertanahan setelah terbitnya SE No. 4/SE/I/2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari lapangan dan data sekunder dari dokumentasi dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan Bapak Kamdani A. Selaku Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dan Bapak Hartoyo Selaku Staf Tata Usaha di Kantor Pertanahan Kota Malang. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat sub-sub jenis pelayan pertanahan yang termasuk pebuatan hukum, antara lain seperti jual-beli, hibah, pewarisan / wasiat, dan tukar-menukar. Pelaksanaan Surat Edaran tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang di dalam Surat Edaran. Saran, Pemerintah diharapkan dapat lebih mensosialisasikan lagi mengenai terbitnya SE No. 4/SE/I/2015 kepada Instansi yang bersangkutan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 10 Oct 2016 07:46
Last Modified: 10 Oct 2016 07:46
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33258

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo