UMM Institutional Repository

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TRAFFICKING DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1997 K/PID.SUS/2009)

PERDHANA, RANGGA EDDO (2016) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENJATUHAN PIDANA MINIMUM DALAM PERKARA TRAFFICKING DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1997 K/PID.SUS/2009). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ranggaeddo-43821-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ranggaeddo-43821-2-babi.pdf

Download (889kB) | Preview

Abstract

Keyword : Pidana Minimum Khusus, Kepastian Hukum, Putusan MA. Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 adalah putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman pidana minimum dengan terdakwa Hengky Hariyono dalam perkara trafficking dan eksploitasi terhadap anak. Dalam putusan aquo Hakim MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan JPU. Dalam perkara aquo JPU menuntut terdakwa atas pelanggaran Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang dengan ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda Rp.120.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Namun, Hakim MA dalam putusannya mem-vonis terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 yang telah memutus lebih rendah dari rumusan Pasal 2 Jo. Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang ditinjau dari aspek kepastian hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa Putusan MA No.1997 K/PID.SUS/2009 berdasarkan undang-undang dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di Pengadilan judex factie, terdakwa Hengky Hariyono telah terbukti melanggar ketentuan dalam Pasal 2 jo Pasal 17 a UU RI No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, yakni dengan terpenuhinya unsur penampungan dan penerimaan serta penjeratan hutang dalam tindak pidana trafficking dengan korban anak di bawah umur. Namun Hakim MA justru mengesampingkan fakta tersebut dan memutus terdakwa hanya dengan mempertimbangkan unsur eksploitasi seksual/ekonomi terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan vonis 2 tahun penjara. Putusan Hakim aquo telah bertentangan dengan prinsip asas “minimal khusus” dalam pemidanaan. Dan dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim MA aquo tidak selaras dengan prinsip kepastian hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 08 Oct 2016 02:59
Last Modified: 08 Oct 2016 02:59
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/33245

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo