UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS NORMATIF POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSEDUR PENANGGULANGAN ANARKI OLEH APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGUNJUK RASA (Studi: Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia)

HARIYANTO, NANANG (2012) ANALISIS YURIDIS NORMATIF POTENSI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA PROSEDUR PENANGGULANGAN ANARKI OLEH APARAT KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGUNJUK RASA (Studi: Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummb--nananghari-27232-2-babi.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummb--nananghari-27232-1-pendahul-n.pdf

Download (590kB) | Preview

Abstract

Pembimbing : 1. BAYU DWI WIDDY JATMIKO, SH, M.HUM 2. CEKLI SETYA PRATIWI, SH, LL.M Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat berupa unjuk rasa atau demonstrasi merupakan hak asasi manusia yang telah tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya sering diwarnai dengan tindakan anarki, maka dari itu aturan yang lebih tegas dikeluarkan oleh Kapolri dengan mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif guna menjawab permasalahan mengenai batasan-batasan hak para pengunjuk rasa, tindakan apa saja yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan anarki serta potensi pelanggaran hak asasi manusia di dalam Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki. Kesimpulannya, Penerapan hukum yang berlebihan dengan mengeluarkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki berpotensi melanggar hak asasi manusia. Potensi hak asasi manusia yang dilanggar adalah hak hidup serta hak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Saran, segera mencabut Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki karena tidak sesuai dengan konstitusi dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 03:34
Last Modified: 08 Jun 2016 03:34
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31584

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo