UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN (Studi SK Mentri Kesehatan Nomor 686/ Menkes/ SK/ VI/ 2010)

ABDI, MUHAMMAD MAHENDRA (2011) TINJAUAN YURIDIS NORMATIF JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JAMKESMAS) TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN (Studi SK Mentri Kesehatan Nomor 686/ Menkes/ SK/ VI/ 2010). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-muhammadma-23318-BAB+I.pdf

Download (52kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-muhammadma-23318-PENDAHUL-N.pdf

Download (483kB) | Preview

Abstract

Pembimbing : Dr. Sulardi, SH., M.Si Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M. Hum Kemiskinan masyarakat Indonesia ikut andil dalam kesehatan masyarakat miskin dikarenakan kebutuhan yang meningkat dan tingginya harga pangan. Oleh sebab itu, Departemen Kesehatan Republik Indonesia membuat suatu program khusus untuk orang miskin yaitu program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Penelitian ini mengambil rumusan masalah: bagaimana pengaturan hak-hak masyarakat miskin untuk mendapatkan jamkesmas ditinjau dari SK Menkes No. 686/Menkes/SK/VI/2010 dan bagaimana pengaturan sanksi menurut SK Menkes No. 686/Menkes/SK/VI/2010, jika jaminan hak-hak pemegang kartu jamkesmas bagi masyarakat miskin tidak dipenuhi atau dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan sumber data primer yaitu SK Menkes No 686/MENKES/SK/VI/2010 dan sumber data sekunder sebagai pendukung data primer. Teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan dan dokumentasi dari peraturan perundang-undangan, buku, maupun teori hukum yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Kemudian bahan hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, hak masyarakat miskin yaitu mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) yang diberikan di Puskesmas dan jaringannya, pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL), dan pelayanan gawat darurat yang diberikan dijaringan Jamkesmas yaitu Rumah Sakit dan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas), apabila hak masyarakat pemegang kartu ini tidak dilaksanakan maka bisa mengadu ke Unit Pengaduan masyarakat Kesimpulannya, berdasarkan SK Menkes No 686/MENKES/SK/VI/2010, hak masyarakat miskin sudah cukup terpenuhi, meskipun masih ada kekurangan seperti belum adanya pembaharuan kepesertaan dan penangan keluhan yang hanya di tingkat UPM. Oleh sebab itu, rekomendasi penulis alangkah baiknya sistem kepersertaan diperbaharui dan penangan keluhan yang saat ini masih dikelola UPM dikelola secara maksimal.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 02:50
Last Modified: 08 Jun 2016 02:50
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31549

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo